JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman limbah Bahan Berbahaya Beracun (*B3*). Dalam upaya tersebut, diselenggarakan pelatihan khusus yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan limbah berbahaya ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pengetahuan yang esensial kepada OPD serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan limbah *B3*. Pengelolaan yang efektif adalah kunci dalam mencegah potensi dampak buruk dari limbah berbahaya. Pelatihan ini diadakan di Balai Kota DKI Jakarta dan merupakan langkah konkret sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2019. Regulasi tersebut mensyaratkan setiap provinsi untuk memiliki dokumen kedaruratan dalam pengelolaan limbah *B3*. Asep menekankan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa semua instansi dapat siap merespons secara cepat terhadap potensi keadaan darurat yang mungkin disebabkan oleh limbah berbahaya tersebut. Dia berharap semua pihak terkait dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi situasi darurat yang bisa terjadi di Jakarta. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko, juga menekankan pentingnya kolaborasi yang sinergis antar sektor dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman limbah *B3*. Sinergi ini sangat diperlukan agar berbagai pihak dapat berbagi informasi dan sumber daya dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Selama sesi *workshop*, peserta yang berasal dari beragam OPD seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, mendapatkan penjelasan mendalam mengenai dokumen kedaruratan yang telah disusun. Dokumen ini sangat penting sebagai landasan untuk merancang skenario simulasi kedaruratan. Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Indonesia, serta PT Pertamina. Mereka berbagi wawasan serta praktik terbaik dalam manajemen limbah *B3* di lapangan. Penekanan diberikan pada perlunya menciptakan skenario pelatihan yang realistis guna memastikan semua pihak siap menghadapi keadaan darurat. Ketua Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia, Prof. Fatma Lestari, menjelaskan bahwa simulasi kedaruratan adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ia menekankan bahwa setiap simulasi harus dirancang sedemikian rupa agar mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga petugas mampu berlatih membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang menekan dan kompleks. Melalui pelaksanaan simulasi yang realistis, diharapkan akan terbentuk sistem tanggap darurat yang kokoh dan efektif, yang dapat berfungsi secara optimal ketika dihadapkan pada kondisi darurat yang sebenarnya. ANTARA