JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk mulai memanfaatkan aset tidak bergerak yang dimiliki dengan lebih efektif. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Kepala BPKAD Papua, Alexander Kapisa, menyoroti bahwa masih banyak aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mencatat bahwa sejumlah aset seperti Balai Transmigrasi di Sentani, Kabupaten Jayapura, dan Taman Anggrek di Kabupaten Biak merupakan contoh dari aset yang belum diberdayakan dengan baik. Alexander menyampaikan, selama pengelolaannya bersifat normatif dan hanya mengikuti prosedur pemerintah, pengelolaan tersebut tidak akan mencapai profesionalisme yang diharapkan. "Aset pemerintah provinsi banyak yang berada di wilayah Jayapura, termasuk bekas venue Pekan Olahraga Nasional (PON) dan tanah yang saat ini belum dikelola secara maksimal," jelasnya. Ia mengungkapkan bahwa pada umumnya, aset Pemprov Papua masih dikelola oleh perangkat daerah terkait. Selama ini, pengelolaan aset tersebut cenderung normatif, bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Padahal, jika dikelola secara optimal, aset Pemprov dapat memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan dan manajemen aset perlu dilakukan dengan baik dan profesional agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD)," ungkap Alexander. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terkait dengan tata kelola aset, saat ini pemerintah daerah melalui BPKAD sedang melakukan sensus aset. Sensus ini bertujuan untuk mencatat seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dari sudut pandang pemanfaatannya. "Melalui sensus ini, kita dapat mengetahui aset yang masih berfungsi dan yang tidak, terutama dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dan perubahan batas administrasi," tegasnya. ANTARA