JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Ketua DPR RI di bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa ia akan menerima uang pensiun sebagai pimpinan DPR RI sebesar Rp3.200.000. "Uang pensiun ini sudah saya tanda tangani Pak Dasco, sebesar Rp3.200.000," kata Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, saat menggelar konferensi pers bersama dengan pimpinan DPR RI lainnya. Kegiatan ini berlangsung setelah mereka menghadiri Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga menginformasikan bahwa tidak hanya dirinya yang akan pensiun, tetapi juga Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus. Ia menegaskan bahwa mereka akan pamit dari kedudukan mereka di DPR, memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Selanjutnya, Muhaimin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekannya di DPR dan para awak media atas kebersamaan yang telah terjalin selama periode 2019 hingga 2024. "Semoga kebersamaan yang produktif ini dapat terus berlanjut di masa mendatang," harapnya. Dalam pernyataannya, Muhaimin juga mengutip Surat Al-Isra ayat 80 sebagai ungkapan syukur atas masa jabatan DPR RI yang telah dilalui dengan baik. "Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam DPR untuk kebaikan. Keluar dari DPR juga demi kebaikan, dan akhiri masa jabatan kami dengan pertolongan-Mu," ucapnya dengan penuh harap. Ia berharap agar DPR RI di periode berikutnya tidak hanya terlihat dinamis dan harmonis, tetapi juga dapat menunjukkan produktivitas serta kepekaan terhadap perkembangan terkini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa DPR dapat beradaptasi dengan lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Anggota DPR RI periode 2019-2024 resmi menyelesaikan masa tugas mereka pada hari Senin, 30 September 2024. Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Puan Maharani turut menyampaikan hasil kinerja DPR selama lima tahun terakhir. Rapat paripurna tersebut menjadi momen penutup bagi DPR di periode ini. Selama periode tersebut, DPR bersama dengan pihak pemerintah telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 225 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi Undang-Undang (UU). Beberapa UU yang disahkan meliputi UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, UU Keimigrasian, UU tentang Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden, dan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. ANTARA