JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, perhelatan demokrasi di Papua telah memasuki fase kampanye setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 23 September. Seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua, memulai tahapan kampanye dari 25 September dan akan berlangsung hingga 23 Oktober 2024, selama 60 hari. Durasi kampanye yang cukup panjang ini berpotensi memicu konflik antara pendukung calon jika sosialisasi kepada masyarakat tidak dilakukan dengan baik dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga suasana yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan pilkada di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Bumi Cenderawasih dapat berpartisipasi dengan baik dalam penyelenggaraan hajatan politik elektoral di Indonesia. Di Provinsi Papua, terdapat 31 pasangan calon yang maju dalam pilkada serentak ini. Dari jumlah tersebut, dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, empat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, serta beberapa paslon untuk posisi Bupati di sejumlah kabupaten, termasuk Jayapura, Sarmi, dan Kepulauan Yapen. Menjelang penetapan paslon oleh KPU, berbagai sosialisasi telah dilakukan, salah satunya oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua. FKUB memberikan pesan cinta untuk penyelenggaraan pilkada damai melalui doa bersama dalam ibadah akbar lintas agama, yang dilaksanakan pada 19 September 2024 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura. Doa bersama yang melibatkan lima pemuka agama—Katolik, Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha—dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga perdamaian menjelang pelaksanaan pilkada. Ketua FKUB Papua, Lipius Biniluk, menekankan pentingnya kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang beragam suku dan agama. Penjagaan keamanan dan kedamaian selama masa pilkada bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga menjadi tugas seluruh aparatur sipil negara (ASN). Partisipasi langsung mereka dalam memelihara kedamaian sangat penting untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan Papua sebagai wilayah yang damai. Pesan serupa juga disampaikan oleh Dewan Adat Keerom, Jokubus Mekawa, yang mengajak masyarakat adat untuk bersama-sama menjaga keamanan agar tetap kondusif selama tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Selain itu, Pikada serentak merupakan agenda nasional yang diadakan lima tahun sekali, sehingga seluruh warga di Kabupaten Keerom didorong untuk merawat rasa kebersamaan dalam keragaman yang ada. Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, mengajak semua warga dengan hak pilih untuk berpartisipasi demi suksesnya pilkada yang aman dan damai. Mekawa menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam menciptakan situasi aman, sehingga pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin pilihan rakyat. Selain itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menyerukan dukungan dari semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada, yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Wakil Ketua II MRP, Max Ohee, menilai bahwa pilkada merupakan saat yang tepat bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin daerah yang akan bekerja sama membangun Tanah Papua menjadi lebih baik. Masyarakat Papua diharapkan tetap waspada dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bisa menggagalkan pilkada. Setiap orang yang tinggal di Papua memiliki kewajiban untuk menjaga kedamaian dan mengawasi proses pemilihan kepala daerah agar dapat melahirkan pemimpin yang *legitimate* dan mampu membawa Papua menuju kesejahteraan. KPU Provinsi Papua telah melaksanakan deklarasi kampanye damai pada 25 September 2024 yang dihadiri oleh dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen dan Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisai. Dalam kegiatan ini, kedua pasangan membaca naskah kampanye damai yang diikuti oleh pengurus partai politik, tim pemenang, serta para pendukung, dan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan kampanye yang damai. Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengingatkan semua pasangan calon untuk mematuhi aturan kampanye. Di antaranya, menghindari pencemaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta memastikan materi kampanye berkaitan dengan visi, misi, dan program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano, menegaskan bahwa pilkada adalah pesta rakyat yang harus dijalani dengan sukacita dan tanpa ancaman. Jika terpilih, visi dan misinya adalah menciptakan Papua yang adil, makmur, sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Sementara itu, Calon Gubernur lainnya, Matius Fakhiri, mengajak semua pihak menjaga kebersamaan dan keberagaman di Papua, menjamin bahwa pesta demokrasi ini harus berlangsung secara jujur tanpa paksaan. Dia berjanji akan selalu mendengarkan suara rakyat jika mendapatkan amanah dari mereka. Hingga saat ini, Polda Papua melalui Satgas Gakkum Subsatgas Siber terus memantau berbagai platform media sosial yang berpotensi menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan konten SARA yang dapat mengganggu stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada 2024. Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II Wilayah Papua, Kompol Nurjanah, mengungkapkan bahwa patroli siber merupakan bagian dari usaha Polda Papua untuk menciptakan situasi yang aman. Dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mencari dan memproduksi informasi, patroli siber Subsatgas Siber OMPC II 2024 diharapkan mampu mencegah penyebaran informasi yang keliru. Oleh karena itu, kepolisian mengajak seluruh masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas asalnya. Subsatgas Siber akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang terbukti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, serta konten yang mengeksploitasi dan memanipulasi isu SARA. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan proses pencarian pemimpin terbaik di Papua melalui Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. ANTARA