PADANG –
**Borneonews - Lubuk Basung**, Pemerintah Kabupaten Agam yang terletak di Sumatera Barat memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025 sebesar Rp1,56 triliun. Namun, anggaran ini diperkirakan akan mengalami defisit murni sebesar Rp117,25 miliar. Sekretaris Daerah Agam, Edi Busti, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah rapat paripurna DPRD Agam, di mana nota pengantar rancangan APBD 2025 dibahas. Dalam kesempatan itu, Edi menyatakan bahwa estimasi pendapatan daerah sebesar Rp1,56 triliun mencakup pendapatan asli daerah yang mencapai Rp205,82 miliar. Pendapatan ini terdiri atas pajak daerah sebesar Rp92,1 miliar, retribusi daerah Rp94,72 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp14 miliar, dan berbagai pendapatan asli daerah lainnya yang sah senilai Rp4,99 miliar. Pendapatan transfer diperkirakan akan mencapai Rp1,35 triliun, yang meliputi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,30 triliun, transfer antar daerah sebesar Rp50,65 miliar, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp750 juta. Sementara itu, total belanja daerah diperkirakan akan mencapai Rp1,68 triliun. Rincian dari anggaran belanja ini terdiri atas belanja operasional sebesar Rp1,32 triliun, belanja untuk pegawai sebesar Rp803,76 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp482,77 miliar, belanja hibah sebesar Rp19,95 miliar, dan belanja untuk bantuan sosial senilai Rp9,42 miliar. Belanja modal juga memiliki alokasi sebesar Rp168,40 miliar, yang ditujukan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya adalah belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp38,63 miliar, belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp28,40 miliar, serta belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp95,48 miliar. Selain itu, terdapat belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar dan belanja transfer sebesar Rp190,63 miliar, yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil Rp8,30 miliar dan bantuan keuangan Rp182,32 miliar. Edi Busti menjelaskan bahwa belanja bagi hasil merupakan alokasi untuk pemerintah nagari atau desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan bantuan keuangan berasal dari dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi dana nagari yang mencapai 10 persen dari pendapatan transfer yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, pembiayaan daerah untuk rancangan APBD 2025 mencakup penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp11 miliar, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,5 miliar untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proyeksi penerimaan SiLPA 2025 didasarkan pada estimasi SiLPA 2024 yang dapat langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di tahun 2025. Melihat prediksi yang ada, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, rancangan APBD tahun anggaran 2025 diprediksi akan mengalami defisit murni yang signifikan, mencapai Rp117,25 miliar. Edi Busti berharap agar dalam menghadapi defisit ini, perlu dilakukan pembahasan untuk penajaman program serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Penekanan pada konsistensi mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diharapkan dapat membantu menutupi defisit dalam perubahan APBD 2025. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Agam, Ilham, mengungkapkan bahwa rancangan APBD 2025 ini akan segera dibahas bersama dengan pihak pemerintah kabupaten dalam waktu dekat, agar bisa disahkan secepat mungkin. ANTARA