AMBON –
**Borneonews - Ternate**, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengungkapkan komitmennya untuk menyelesaikan pembayaran gaji seluruh guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sepuluh kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Proses pembayaran ini mencakup tunggakan selama empat bulan, khususnya untuk periode Juni hingga September 2024. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Damruddin, di Ternate, mengonfirmasi bahwa semua persyaratan untuk pembayaran gaji telah terpenuhi. "Kami akan menuntaskan pembayaran gaji guru PPPK, termasuk untuk bulan-bulan yang telah ditentukan," ujarnya. Lebih lanjut, Damruddin menjelaskan bahwa pembayaran gaji guru PPPK akan dilakukan sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Di samping itu, pihaknya memastikan akan memenuhi seluruh hak yang dimiliki oleh para guru PPPK. Damruddin juga menambahkan bahwa jika keadaan keuangan daerah telah stabil, pembayarannya akan dilakukan secara bulanan. Ia berharap agar seluruh guru PPPK dapat tetap fokus menjalankan tugas mereka tanpa merasa khawatir terkait keterlambatan gaji, karena pembayaran akan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, yaitu pada Oktober 2024. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut telah menyelesaikan pembayaran gaji untuk sepuluh bulan bagi 1.652 guru honorer yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Untuk itu, Pemprov Malut telah mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah direvisi. Dana tersebut telah ditransfer langsung ke rekening para guru honorer, sehingga diharapkan tidak ada lagi tunggakan yang tersisa hingga tahun 2024. Damruddin menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menghindari masalah keterlambatan pembayaran gaji guru di tahun-tahun mendatang, agar para guru dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal. ANTARA