JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Hal ini bertujuan agar semua proses pemilihan umum dapat berlangsung sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data/Informasi Bawaslu Jakarta Utara, M. Sobirin, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi. Menurutnya, pengawasan partisipatif memainkan peranan yang krusial demi terlaksananya pemilihan yang adil. Sobirin mengungkapkan bahwa Bawaslu Jakarta Utara secara aktif mengajak para pemilih, terutama mahasiswa, untuk turut serta dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada. Ia menyatakan, “Dengan keterlibatan aktif ini, masyarakat diharapkan dapat mencegah potensi kecurangan yang dapat merusak integritas demokrasi.” Lebih lanjut, Sobirin menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam proses pengawasan tidak harus sebanding dengan Bawaslu dan jajarannya. Ia menekankan, masyarakat cukup melaporkan informasi mengenai potensi pelanggaran kepada pengawas pemilu di tingkat kecamatan atau kelurahan setempat. Ia juga mengatakan bahwa Bawaslu senantiasa melakukan sosialisasi mengenai berbagai potensi pelanggaran kepada masyarakat. Diharapkan, setiap individu dapat mengenali ancaman pelanggaran yang mungkin terjadi di daerah masing-masing. "Apabila masyarakat menemui indikasi pelanggaran di lapangan, mereka dapat melaporkannya ke pengawas pemilu terdekat. Kami memastikan bahwa kerahasiaan dalam pelaporan akan terjamin," tambahnya. Dalam konteks lebih luas, menjelang Pemilu Legislatif 2024, Bawaslu DKI Jakarta sedang meneliti dugaan terkait tiga pelanggaran kampanye dalam rangka pemilihan umum presiden dan legislatif. Salah satu dugaan adalah penggunaan kapal Dinas Perhubungan oleh seorang calon legislatif untuk keperluan kampanye. Kasus lainnya mencakup dugaan seorang calon legislatif DPRD Jakarta Barat yang melibatkan pihak RT dan RW sebagai tim sukses, yang tentunya bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu, terdapat laporan mengenai pembagian sembako di Jakarta Timur, yang juga masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak Bawaslu. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas pemilu. Diharapkan, dengan kerjasama yang baik antara lembaga pengawas dan masyarakat, pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik dan adil. ANTARA