BORNEONEWS, Sampit - Rendahnya penyerapan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Timur memantik reaksi DPRD setempat. Pemkab Kotim pun diminta melakukan inventarisir penyebab lambatnya proses penyerapan dana bersumber dari APBN dan APBD untuk desa itu.
DPRD juga meminta agar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) terus mendorong agar pemerintah desa segera mengajukan pencairan dana desa.
“Kami berharap BPMPD proaktif, agar dana desa bisa terserap hingga seratus persen pada akhir tahun,” ujar Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, saat dihubungi, Minggu (14/8/2016).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya juga bekepentingan agar dana yang seharusnya sudah bisa dinikmati masyarakat itu segera cair. Karena hal itu bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Apalagi ekonomi sekarang lagi sulit, seharusnya dana yang sudah ada bisa dicairkan desa sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa maksimal,” cetus dia.
Jhon juga mengimbau agar para kepala desa tidak merasa ketakutan menyerap dana desa. Sebab, banyak laporan sejumlah kepala desa takut karena adanya tekanan dari sejumlah pihak yang mencari-cari kesalahan dalam pengelolaan dana desa.
“Bahkan ada kades yang enggan menjadi kades akibat banyak tekanan dari sejumlah pihak tersebut. Sehingga berpendapat lebih baik tidak lagi menjadi kades,” ungkapnya.
Menurut Jhon, para kepala desa tidak perlu takut dalam penggunaan dana desa selama penggunaannya dilaksanakan sesuai prosudur. Serta sebelum dilaksanakan kegiatan harus dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat agar mendapat dukungan dari masyarakat.
“Kalaupun ada yang mengancam atau melakukan pemerasan laporkan kepada pihak yang berwajib,” saran dia. (RIFQI)
