JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menekankan pentingnya keterlibatan partai politik dalam mencegah penyebaran hoaks pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Menurutnya, pengingat bagi pendukung untuk tidak menyebarkan informasi palsu sangat penting demi terciptanya suasana Pilkada yang damai dan bermartabat. Dalam konteks era digital saat ini, pendidikan politik yang bertanggung jawab harus menjadi prioritas. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga untuk menjauhkan masyarakat dari perpecahan. "Para pemimpin partai politik dan kandidat Pilkada harus mengingatkan pendukung mereka bahwa hoaks bukanlah sarana untuk meraih kemenangan," ungkap Firman saat dihubungi. Firman menjelaskan bahwa dalam berbagai kasus pemilu di negara lain, meskipun partai politik umumnya tidak ingin terlibat dalam penyebaran pesan negatif seperti hoaks, para pendukung fanatik sering kali justru memperbesar informasi yang tidak benar. Hal ini dapat berujung pada dampak serius, termasuk perpecahan di masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan temuan dari Jurnal Kajian Lemhanas RI edisi 39 yang dirilis pada September 2019. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa media sosial, yang seharusnya berfungsi sebagai wadah untuk literasi politik, malah sering berubah menjadi sarana propaganda dan provokasi yang dapat merusak persaingan politik sehat. Agar permasalahan ini tidak terulang pada Pilkada 2024, Firman mengusulkan agar partai-partai politik berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoaks. Edukasi bagi para pendukung harus ditingkatkan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. "Pilkada ini seharusnya bukan hanya fokus pada meraih kemenangan, tetapi juga sebagai momen pendidikan politik bagi pendukung," tambahnya. Selain itu, untuk mencapai efektivitas, pemerintah juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas terhadap pelaku penyebaran hoaks terkait Pilkada. Tindakan hukum yang tegas akan memberikan sinyal kepada masyarakat tentang adanya konsekuensi bagi penyebar informasi palsu, sehingga saat mereka mengonsumsi berita di ruang digital, mereka akan lebih berhati-hati dalam membagikannya. "Inisiatif ini penting untuk menunjukkan bahwa sanksi diberikan kepada penyebar hoaks dengan cepat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masalah hoaks selama Pilkada dapat diminimalisir," tutup Firman. ANTARA