SAMARINDA –
**Borneonews - Balikpapan**, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan komitmennya terhadap penerapan pembangunan ekonomi hijau. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah forum yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dalam acara *South-South Exchange* (SSE) yang diadakan di Hotel Novotel Balikpapan. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara seperti Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, Gabon, serta delegasi Indonesia sebagai tuan rumah. Dalam kesempatan ini, Akmal menyampaikan bahwa Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk konsisten mengimplementasikan ekonomi hijau, yang memang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim sejak tahun 2008 hingga saat ini. Dengan luas wilayah mencapai 16,7 juta hektar, Kalimantan Timur memiliki 65 persen dari total area tersebut, atau sekitar 8,1 juta hektar, yang merupakan kawasan hutan dan area konservasi. Menurut Akmal, jumlah penduduk di provinsi ini adalah sebanyak 3,9 juta jiwa, memperlihatkan keragaman etnik, seni, serta budaya yang kaya. Meskipun saat ini perekonomian di Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor yang tidak terbarukan, yang menyumbang sebesar 68 persen, pihaknya terus berupaya untuk mempercepat transformasi menuju *green economy*. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi hijau dan program pengurangan emisi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai inisiatif penting. Salah satunya adalah penyusunan rencana induk ekonomi hijau serta rencana aksi provinsi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Dokumen-dokumen strategis tersebut, termasuk Peraturan Daerah terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon dari *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*, diharapkan akan menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan proyek pembangunan. Akmal menambahkan bahwa keberhasilan Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan FCPF Carbon Fund dapat memberi kontribusi signifikan terhadap pencapaian Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (NDC) dan juga menghasilkan manfaat bagi pengurangan emisi yang berkelanjutan melalui program REDD+ yang berlangsung di wilayahnya. Dengan diadakannya SSE, Akmal yakin bahwa upaya yang dilakukan untuk menyatukan hutan dan lahan akan lebih meningkatkan pencapaian target NDC di masing-masing negara yang terlibat. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, serta Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Wahyu Marjaka. ANTARA