JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Layanan *Tol Laut* merupakan suatu inisiatif yang digagas oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan efisiensi angkutan logistik khususnya di wilayah yang tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, yang sering dikenal dengan istilah 3TP. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa penyebab utama diluncurkannya layanan *Tol Laut* adalah ketidakmaksimalan pengangkutan logistik ke wilayah timur Indonesia, yang ditandai dengan adanya disparitas harga yang signifikan. Ia menyatakan, "Melalui program *Tol Laut*, kita ingin mengatasi kelangkaan supply dan menurunkan perbedaan harga barang di daerah tersebut." Sejak diluncurkan pada tahun 2015, layanan ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup memadai. Pada awalnya, hanya ada tiga trayek yang dilayani, kini jumlahnya telah bertambah menjadi 39 trayek. Selain itu, volume muatan yang diangkut juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 30 ton yang tercatat di tahun 2015 menjadi hampir 1.000 ton pada tahun 2023. Dari segi jumlah kapal, sebanyak tiga unit kapal yang beroperasi pada tahun 2015 kini bertambah menjadi 39 unit pada tahun 2024. Jenis pelabuhan yang dilalui juga mengalamai perkembangan pesat, dari yang awalnya hanya 11 pelabuhan pada tahun 2015 menjadi 114 pelabuhan pada tahun 2024. Kementerian Perhubungan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi program *Tol Laut* guna memastikan bahwa layanan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Menteri Perhubungan menyatakan pentingnya masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk meningkatkan program ini. "Kami bekerja sama dengan asosiasi pemilik kapal untuk menentukan trayek mana yang membutuhkan subsidi dan mana yang sudah dapat beroperasi secara komersial. Ketika satu trayek berhasil beroperasi secara mandiri, maka kita akan beralih memberikan subsidi kepada trayek lain yang masih memerlukan," tambahnya. Selanjutnya, Menteri Perhubungan juga menggarisbawahi bahwa keberadaan *Tol Laut* berpotensi untuk membuka lembaran baru dalam perekonomian daerah yang terlayani, terutama daerah yang selama ini terhambat dalam program pengembangan infrastruktur transportasi. Ini bukan hanya sekadar sarana transportasi, melainkan juga jembatan kemanusiaan yang mendukung distribusi barang, terutama dalam mendukung hari besar keagamaan dan penyaluran bantuan bencana. Dalam kapasitasnya sebagai alat transportasi logistik, *Tol Laut* juga berfungsi untuk mengirimkan barang-barang ke wilayah yang terlayani sambil membawa kembali hasil produksi lokal. Dengan demikian, terciptalah siklus ekonomi yang berkelanjutan dan sehat. Dalam rangka memaksimalkan fungsi *Tol Laut*, Menteri Perhubungan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Kami berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mendukung produktivitas dan pengembangan di daerah masing-masing," ujarnya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah serta operator kapal. "Dari pengamatan kami, antara tahun 2015 dan 2024, terdapat penurunan signifikan dalam disparitas harga, dengan rata-rata inflasi yang berada di bawah target sasaran. Ini merupakan salah satu capaian penting dari program *Tol Laut*," tutupnya. ANTARA