JAKARTA –
**Borneonews - Jenewa**, Partai Kebebasan Austria (FPO) telah mencatatkan sejarah sebagai partai berhaluan ekstrem kanan pertama yang memenangkan pemilu legislatif di Austria setelah Perang Dunia II. Pada pemilu yang dilaksanakan pada Minggu, 29 September, FPO berhasil meraih 29,2 persen suara pemilih. Berdasarkan pengumuman awal hasil pemilu yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin pagi, FPO berhasil mengungguli Partai Rakyat Austria (OVP) yang dipimpin oleh Kanselir Karl Nehammer, yang memperoleh 26,5 persen suara. Sementara itu, Partai Sosial Demokrat Austria (SPO) menempati posisi ketiga dengan suara sebesar 21,1 persen, diikuti oleh Partai NEOS yang berhaluan liberal dengan 9 persen, dan Partai Hijau yang mendapatkan 8 persen suara. Setelah pemungutan suara selesai, Ketua FPO Herbert Kickl menyatakan keyakinannya bahwa partainya memiliki hak untuk membentuk pemerintahan baru di Austria. Dalam sebuah acara diskusi yang disiarkan oleh televisi nasional ORF, Kickl menyatakan, "Kami juga siap membentuk pemerintahan baru." Namun, Kickl juga mengakui bahwa untuk memerintah, partai yang dipimpinnya memerlukan dukungan dari partai lain. Ia menegaskan bahwa FPO terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pihak mana pun. Meskipun demikian, upaya FPO untuk membentuk pemerintahan baru diperkirakan akan menghadapi tantangan besar, mengingat semua partai utama di Austria telah menyatakan penolakan untuk membentuk koalisi dengan FPO. Kanselir Nehammer, dalam forum diskusi tersebut, menegaskan kembali janjinya sebelum pemilu untuk tidak membentuk aliansi dengan FPO. "Apa yang saya katakan sebelum pemilu akan saya ungkapkan lagi setelah pemilu," tegas Nehammer. Sementara itu, pemimpin SPO, Andreas Babler, juga secara tegas menolak kemungkinan berkoalisi dengan FPO, mencirikan hasil pemilu sebagai "awal dari sebuah perjalanan." Di sisi lain, Presiden Alexander Van der Bellen mengungkapkan bahwa ia akan mengadakan dialog dengan semua partai yang memiliki kursi di Parlemen Austria. "Sekarang kita perlu saling berdialog untuk mencari solusi dan kompromi bersama. Mungkin ini perlu waktu, tetapi waktu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin," ungkap Van der Bellen dalam konferensi pers pada hari yang sama. Sesuai dengan Konstitusi Austria, pemerintahan federal diwajibkan untuk menyampaikan pengunduran diri kepada presiden dalam minggu ini. Van der Bellen menekankan pentingnya dialog dengan partai-partai politik untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi. "Jika kita tidak bisa melampaui palang sendiri, kita harus bisa meyakinkan pihak lain untuk membantu," tuturnya sembari mengibaratkan proses pembentukan pemerintahan dengan olahraga lompat tinggi. ANTARA