GORONTALO –
**Borneonews - Gorontalo**, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (*Pasti*) di Provinsi Gorontalo telah melaksanakan deklarasi untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal dan judi online. Acara ini diadakan di aula rumah jabatan Gubernur yang terletak di Kota Gorontalo. Robert H.P. Sianipar, selaku Ketua Satgas *Pasti* dan juga Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, menjelaskan bahwa momen deklarasi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini diharapkan dapat mengingatkan semua pihak tentang pentingnya semangat persatuan dan keteguhan dalam membela kebenaran guna menjaga kedaulatan dan ketertiban bangsa. Dalam sambutannya, Robert menyoroti bahwa perkembangan teknologi yang pesat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Namun, ia juga mengingatkan tentang tantangan besar yang datang bersamaan dengan kemajuan ini. Munculnya berbagai aktivitas keuangan ilegal, seperti judi online, investasi illegal, dan pinjaman online ilegal, menjadi isu serius yang harus ditangani. Ia berharap, melalui deklarasi ini, kerjasama yang lebih erat antara semua elemen yang terlibat—baik dari pemerintah daerah, penegak hukum, maupun masyarakat—dapat terwujud dalam upaya memerangi aktivitas keuangan ilegal dan judi online. Sinergi ini dianggap penting untuk menjaga integritas sistem keuangan di daerah tersebut. Dalam upayanya, OJK berkomitmen untuk melakukan edukasi yang berkelanjutan serta pengawasan yang ketat terhadap aktivitas keuangan di Provinsi Gorontalo. OJK optimis bahwa melalui langkah-langkah ini, aktivitas keuangan ilegal dapat diminimalisir atau bahkan diberantas secara tuntas. Robert juga menegaskan bahwa OJK dan semua anggota Satgas *Pasti* Daerah Gorontalo akan terus berusaha melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh keuangan ilegal, termasuk di dalamnya pinjaman online ilegal, investasi bodong, serta judi online. Ia mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh demi menjaga integritas sektor keuangan di Gorontalo. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dapat terus dicapai. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal di Provinsi Gorontalo melibatkan berbagai lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara Daerah, serta Dinas Pemerintahan Provinsi Gorontalo. ANTARA