JAKARTA –
**Borneonews - Hamilton, Kanada**, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait situasi yang semakin memburuk di Lebanon. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya serangan yang dilancarkan oleh Israel. Pihak PBB menegaskan penentangannya terhadap rencana Israel yang dilaporkan akan melakukan invasi darat ke wilayah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, diketahui sangat prihatin terhadap dampak kemanusiaan dari situasi yang sedang berlangsung di Lebanon. Menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam sesi konferensi pers, Guterres mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan berupaya deeskalasi ketegangan yang ada. Dujarric juga menekankan pentingnya penerapan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut, yang diadopsi pada 11 Agustus 2006, menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel, serta pembentukan zona demiliterisasi di antara Garis Biru—yang menjadi perbatasan de facto Lebanon-Israel—dan Sungai Litani. Selain itu, resolusi ini hanya memperbolehkan tentara Lebanon serta Pasukan Sementara PBB di Lebanon (*UNIFIL*) untuk memiliki senjata dan peralatan militer di kawasan tersebut. Dujarric menyampaikan bahwa Guterres dan timnya secara aktif menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di lapangan untuk mencari solusi diplomatik yang tepat. Ia juga menambahkan bahwa personel PBB yang ditempatkan di sepanjang Garis Biru masih melaksanakan tugasnya, meskipun konflik yang berlangsung telah membatasi operasi mereka. Menurut Dujarric, peningkatan ketegangan saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap warga sipil yang menjadi pihak paling terpukul. Dalam waktu dekat, PBB berencana untuk meluncurkan seruan cepat yang ditujukan untuk mengumpulkan sumber daya tambahan bagi Lebanon. Seruan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekitar satu juta orang yang terdampak oleh krisis yang kian memburuk. Sumber daya tambahan ini juga diharapkan dapat mendukung mereka yang terpaksa meninggalkan Lebanon selatan, terutama di daerah perbatasan dengan Israel. Ketika ditanya apakah PBB akan mendesak Israel untuk menahan diri dari melakukan invasi darat, Dujarric menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal telah menyampaikan permintaan tersebut dan akan terus melakukannya, menegaskan bahwa PBB tidak ingin melihat adanya jenis invasi darat. Sejak 23 September, Israel telah meluncurkan serangkaian serangan udara besar-besaran dengan menargetkan apa yang mereka sebut sebagai posisi Hizbullah di seluruh Lebanon. Akibat serangan ini, lebih dari 900 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 2.700 lainnya mengalami luka-luka, berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Lebanon. Di antara yang menjadi korban serangan Israel terdapat beberapa komandan senior Hizbullah, termasuk pemimpin mereka, Hassan Nasrallah. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, baru-baru ini menyatakan bahwa Tel Aviv hanya akan mempertimbangkan gencatan senjata di Lebanon jika Hizbullah mau mundur dari perbatasan ke utara Sungai Litani dan bersedia melucuti senjatanya. Konflik antara Hizbullah dan Israel telah meningkat sejak dimulainya serangan Israel di Gaza, yang telah mengakibatkan lebih dari 41.600 nyawa melayang, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, pasca serangan lintas perbatasan oleh kelompok Palestina Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Masyarakat internasional khawatir bahwa serangan Israel di Lebanon dapat mengeskalasi konflik yang ada di Gaza menjadi peperangan yang lebih luas di kawasan tersebut. ANTARA