JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, TNI Angkatan Udara (TNI AU) telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan kinerja terkait efektivitas dalam perencanaan serta pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk mencegah potensi penyelewengan anggaran di lingkungan TNI AU. Kerja sama ini dimulai melalui rapat antara perwakilan TNI AU dan BPK yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat Jenderal Angkatan Udara, Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Senin, 30 September. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan oleh TNI AU, acara ini menunjukkan komitmen kedua pihak dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Wakil Inspektur Jenderal TNI AU, Marsekal Pertama TNI Basuki Rochmat, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari fungsi BPK dalam mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah. Ia menegaskan bahwa peran BPK sangat penting untuk mewujudkan administrasi yang tertib dan efektif dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam hal pengadaan alpalhankam. Basuki berharap bahwa melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, pengelolaan anggaran di TNI AU dapat tetap teratur dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan pemeriksaan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan serta menurunnya kinerja organisasi. Dengan demikian, kesesuaian antara perencanaan program kerja dan pelaksanaannya dengan aturan yang berlaku dapat terjaga. Hingga saat ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK masih berlangsung, dan Basuki menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai hasil rekomendasi yang akan disampaikan oleh BPK. Ia menekankan bahwa TNI AU berkomitmen untuk tidak mengintervensi proses pemeriksaan anggaran dan program kerja yang tengah dilakukan oleh instansi tersebut. ANTARA