BORNEONEWS, Kasongan - Gara-gara tersinggung ucapan Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie, Ketua DPRD Katingan, Ignatius Mantir Ledie Nussa mengancam mengembalikan fasilitas pemda, berupa dua unit mobil dinas dan satu rumah jabatan. Hal ini mengemuka saat Rapat Paripurna dewan setempat dengan agenda penetapan alat kelengkapan DPRD, yaitu pergantian/pergeseran ketua komisi maupun anggota komisi, Senin (15/8/2016).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Igantius Mantir L Nussa, itu dihadiri Wakil Bupati Katingan, Sakariyas serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. Acara didahului pembacaan SK penetapan alat kelengkapan dewan oleh Sekretaris DPRD Katingan, Doddy.
Namun sebelum palu pengesahan diketuk, ada interupsi dari salah satu anggota DPRD, Karyadi dari Fraksi Gandang Nyaru. Karyadi saat itu menyampaikan kepada pimpinan dewan terkait kegiatan Jambore Nasional di Cibubur Jakarta yang tidak mengundang lembaga DPRD setempat. Ia juga mengkritisi hiburan rakyat di Lapangan Sport Center Kasongan yang dinilai seolah milik pemda dan DPRD.
"Setidaknya ini menjadi koreksi, hiburan bukan untuk pemda dan DPRD, tapi untuk masyarakat. Jangan ada masyarakat yang merasa tidak merdeka dengan adanya kegiatan pemerintah agar tidak ada ocehan, ribut-ribut di sana karena tidak menyentuh masyarakat banyak," tegas Karyadi.
Mendengar hal itu Ketua DPRD Katingan, Ignatius Mantir L Nusa mengatakan ia akan mencatat, termasuk masalah kegiatan Jamnas Pramuka di Cibubur itu. Namun setelah penjelasan Ketua DPRD ini, satu anggoota dewan lain atas nama Fahmi Fauzi dari Fraksi Golkar giliran angkat tangan interupsi.
"Saya hampir tidak menyepakati yang disampaikan pimpinan bahwa itu merupakan catatan saja," kata Fahmi.
Pasalnya, menurut Fahmi Fauzi kejadian semacam ini dinilai berkali-kali. "Sebab satu lembaga tidak menghargai lembaga lainnya, apa jadinya?," katanya.
Untuk itu pimpinan dewan agar bisa memberikan surat dan ditindaklanjuti tentang hal ini. Sebab jika ini terus berlanjut dengan catatan-catatan-catatan terus tanpa ada tindak lanjut, ke depan juga akan terus seperti ini.
"Oleh sebab itu melalui lembaga terhormat ini saya minta pimpinan untuk mencamkan ini, sebab jika terus seperti ini integritas pimpinan akan dipertanyakan. Cukuplah ini bagian terakhir," imbuh Fahmi Fauzi.
Mendengar hal ini, Ketua DPRD Ignatius Mantir L Nussa langsung menanggapinya dengan akan mencatat sementara untuk kemudian ditindaklanjuti. Dengan suara yang agak bergetar, politisi PDI Perjuangan ini mengucapkan. "Saya juga sudah lama memendam karena merasa tersinggung dengan masalah ucapan bupati terkait kesetaraan dengan DPRD, untuk itu 29 Agustus mendatang kita akan melakukan konsultasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri terkait ini," katanya.
Pasalnya, sebut Mantir pimpinan DPRD disebut setara dengan forum koordinasi pimpinan daerah. Mantir mengaku banyak mendapat masukan setelah jabatannya sebagai ketua DPRD disamakan dengan jabatan Sekda.
"Saya memang banyak menerima masukan, termasuk sekarang kita tidak enak memakai mobil dinas, sebab bupati di ruangan ini beberapa hari lalu mengatakan ketua DPRD tidak memakai mobil operasioanl," katanya.
"Saya cek ketua DPRD daerah lainnya, saya lihat mereka ada mobil dinas dan operasional, sama dengan kita sebab kalau hanya dinas sedan apa mampu menuju pelosok desa,".
"Kapan perlu nanti dua-duanya, mobil itu beserta rumah jabatan akan kita serahkan. Dan saya nyatakan, saya keberatan pernyataan bupati (Ahmad Yantenglie) yang melemahkan lembaga dewan ini," imbuh Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir L Nussa. (ABDUL GOFUR/N).








