**Borneonews - Jakarta**, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih untuk periode 2024-2029 agar memberikan prioritas pada produk legislasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu legislasi yang diusulkan adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RUU Masyarakat Adat juga diminta untuk menjadi fokus utama. Komnas HAM mendorong agar DPR yang baru juga segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Melawan Penyiksaan (OPCAT) demi penegakan hak asasi manusia yang lebih baik. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan harapan tersebut melalui pernyataan resmi kantor pada hari Selasa. Ia menekankan pentingnya membahas beberapa produk legislasi yang terkait dengan hak asasi manusia yang sampai saat ini belum diselesaikan. Lebih lanjut, Komnas HAM juga meminta agar DPR memperkuat partisipasi publik dalam proses serta substansi penyusunan legislasi di masa mendatang. Sigiro mengingatkan anggota DPR untuk selalu memasukkan aspek hak asasi manusia dalam setiap produk legislatif, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan investasi. Di samping itu, Komnas HAM mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kementerian dan lembaga yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat administrasi pemerintahan serta menghormati hak asasi manusia dalam sektor bisnis demi kemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat. Sigiro juga meminta perhatian khusus dari DPR terhadap beberapa isu hak asasi manusia, termasuk konflik di Papua, serta memerlukan dukungan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial. Dalam konteks kelembagaan, Sigiro mengharapkan dukungan DPR untuk memperkuat dan memberikan dukungan sumber daya bagi Komnas HAM. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan DPR dalam menanggapi isu-isu hak asasi manusia dan situasi yang meresahkan publik. Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 senator Dewan Perwakilan Daerah, yang terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif 2024, resmi dilantik pada hari Selasa di Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta. ANTARA