JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menekankan pentingnya penguatan transformasi digital di sektor transportasi. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas pelayanan. Dengan demikian, diharapkan sektor transportasi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam pidatonya di Jakarta, yang berlangsung pada hari Selasa, Menhub menyampaikan, "Kita harus menyiapkan infrastruktur transportasi yang dapat mengoptimalkan dan mendukung penerapan berbagai teknologi cerdas, termasuk *autonomous technology*, serta teknologi lainnya yang akan terus berkembang di masa depan." Pada saat Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 2024 yang diadakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan, Menhub menegaskan pentingnya membangun pondasi yang kuat untuk melakukan transformasi digital. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan, bersama seluruh pemangku kepentingan, perlu memastikan bahwa penerapan teknologi maju di sektor ini akan menawarkan kemudahan dan manfaat maksimal bagi masyarakat, industri transportasi dan logistik, serta pemerintah. Lebih lanjut, Menhub juga mengingatkan, "Infrastruktur, sarana, dan prasarana transportasi harus beroperasi dengan baik. Tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga harus terlindungi dari ancaman *cyber hijacking* dan gangguan baik fisik maupun siber lainnya." Dalam acara tersebut, Menhub juga meluncurkan Tim Tanggap Insider Siber atau *Cyber Incident Response Team* (CISRT) untuk sektor transportasi. Pembentukan CISRT ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta memberikan respons yang efektif terhadap insiden siber yang mungkin terjadi dalam sistem transportasi. Selain itu, Menhub memperkenalkan Platform Sistem Informasi HUBNET, yang merupakan *Sistem Penghubung Layanan Transportasi* (SPLT). HUBNET diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dalam sektor transportasi, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta memudahkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Menhub menjelaskan, "Langkah ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *e-government*, yang merupakan salah satu Program Prioritas Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan." ANTARA