MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menginformasikan bahwa realisasi belanja kementerian dan lembaga di Provinsi Papua Barat serta Papua Barat Daya untuk tahun 2024 telah mencapai angka Rp4,91 triliun. Kepala DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, menyampaikan bahwa penyerapan tersebut telah mencapai 52,20 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9,40 triliun. Ini menjadi indikator yang positif terkait kinerja APBN dalam hal belanja kementerian dan lembaga, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Januari hingga Agustus 2023. Menurut Purwadhi, dari total realisasi tersebut, Papua Barat menyerap Rp3,13 triliun, sedangkan Papua Barat Daya tercatat merealisasikan Rp1,77 triliun. Lebih lanjut, ia merinci bahwa realisasi belanja kementerian dan lembaga dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu belanja pegawai sebesar Rp1,94 triliun, belanja barang Rp2,04 triliun, belanja modal Rp911,55 miliar, bantuan sosial Rp4,70 miliar, dan belanja lainnya Rp0,21 miliar. Dari rincian tersebut, belanja pegawai menunjukkan penyerapan yang cukup baik sebesar 72,16 persen dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp2,69 triliun. Untuk belanja barang, penyerapan tercatat sebesar 46 persen dari pagu Rp4,45 triliun, sedangkan belanja modal mencapai 40,98 persen dari pagu Rp2,22 triliun. Untuk bantuan sosial, penyerapan mencapai 54,56 persen dari pagu yang tersedia yaitu Rp8,62 miliar, dan belanja lainnya hanya terserap 0,86 persen dari pagu sebesar Rp24,66 miliar. Purwadhi menjelaskan bahwa seluruh jenis belanja kementerian dan lembaga telah melebihi angka 40 persen dalam hal penyerapan. Di antara komponen belanja, belanja pegawai mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 16,73 persen, diikuti oleh belanja barang yang tumbuh sebesar 11,67 persen. Pertumbuhan dalam belanja pegawai ini merefleksikan komitmen dari satuan kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri, termasuk tunjangan yang melekat. Purwadhi juga menambahkan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, yang dilaksanakan pada 14 Februari, turut mendorong akselerasi belanja di awal tahun. Namun, ia mencatat bahwa belanja modal mengalami kontraksi, dengan penurunan sebesar 22,70 persen dari tahun ke tahun. ANTARA