JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Calon Gubernur DKI Jakarta urut nomor 3, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kuota sekolah swasta yang bersifat gratis. Tujuannya adalah agar warga dapat lebih mudah mengakses pendidikan yang berkualitas. Menurut Pramono, saat ini kuota untuk sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan gratis masih terbilang rendah, yakni hanya 8.000 tempat, padahal kebutuhan sebenarnya mencapai sekitar 14.000. Ia menegaskan, "Oleh karena itu, kuota ini harus dinaikkan," ungkapnya setelah berbincang dengan masyarakat di Pesanggrahan, Jakarta. Pramono menambahkan, program sekolah gratis baik di tingkat negeri maupun swasta telah dilaksanakan. Sekolah negeri, misalnya, wajib menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun, sebagai bagian dari upaya meningkatkan hak pendidikan warga. Untuk sekolah swasta, meskipun mereka juga melaksanakan pendidikan gratis, saat ini pembatasan kuota menjadi kendala. Pramono menekankan bahwa bagi warga yang tidak mampu, baik untuk mendaftar di sekolah negeri maupun swasta harus mendapatkan pendidikan secara gratis. Pramono, yang merupakan mantan Sekretaris Kabinet, merencanakan bahwa distribusi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan lebih tepat sasaran. Ini penting agar kedua kartu tersebut dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat. "Saya mendengar bahwa KJMU ini justru diberikan kepada mereka yang mampu. Oleh karena itu, penerima KJP juga seharusnya mendapatkan KJMU,” tegasnya. Pramono juga menyoroti masalah pendataan KJP, di mana ia menekankan bahwa tugas ini bukanlah beban bagi masyarakat. Ia menegaskan, tanggung jawab tersebut ada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Warga tidak perlu khawatir. Kami berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendataan ini," urainya. Seorang warga bernama Lina, berusia 42 tahun, turut mengajukan pertanyaan mengenai KJP dan membandingkannya dengan periode kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama serta Anies Baswedan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian publik yang tinggi terhadap kebijakan pendidikan di Jakarta. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, yang akan berlangsung pada hari Minggu, 22 September. Paslon itu adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen dengan nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3. ANTARA