JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029, Puan Maharani, menekankan bahwa semua anggota DPR RI memiliki peran penting dalam menunaikan amanat yang diberikan oleh masyarakat. Dalam sambutannya pada rapat paripurna perdana di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa sore, Puan menyatakan, "Tanggung jawab kita sebagai anggota DPR RI adalah untuk melaksanakan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya." Pernyataan ini menggambarkan komitmen yang kuat dari DPR untuk mewujudkan harapan masyarakat setelah proses pemilihan umum selesai. Puan menjelaskan bahwa setelah rakyat memilih wakilnya, terdapat harapan besar bahwa kekuasaan yang diberikan kepada anggota DPR RI akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya membangun bangsa ke depan. Beberapa permasalahan struktural yang perlu diatasi meliputi kualitas Sumber Daya Manusia, kedaulatan pangan, sumber energi, pengembangan industri nasional, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, isu ketimpangan sosial dan kemiskinan juga menjadi fokus perhatian. DPR RI pun harus siap menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh gejolak ekonomi global dan dinamika geopolitik. Puan mencatat bahwa perekonomian nasional saat ini masih dalam tahap pemulihan, sehingga menjadi tanggung jawab DPR untuk merespons dengan bijak. Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa DPR RI harus melaksanakan intervensi melalui fungsi konstitusionalnya. Hal ini mencakup kebijakan dalam politik hukum, anggaran, serta pembangunan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya kerja sama antaranggota DPR RI dalam bentuk gotong royong. Menurutnya, tidak mungkin setiap anggota DPR dapat mengambil keputusan dan melaksanakan tugasnya secara individu. Fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI harus menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif. Puan menekankan bahwa perlu adanya komunikasi yang efektif antara alat kelengkapan dewan (AKD) DPR dengan mitra kerja, serta di antara berbagai pos keanggotaan. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama, diharapkan DPR dapat menghasilkan kebijakan publik yang optimal untuk kepentingan rakyat dan bangsa. ANTARA