MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjalin kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Forum Wartawan Parlemen NTB. Kerja sama ini bertujuan untuk melawan penyebaran *hoaks* dan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menyatakan bahwa penandatanganan MoU dengan PWI NTB dan Forum Wartawan Parlemen adalah langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat serta memastikan informasi yang beredar adalah positif. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap dapat menjaga situasi yang kondusif di Nusa Tenggara Barat menjelang Pilkada Serentak 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam konteks sosialisasi penguatan media dalam melakukan pengawasan partisipatif. Ia menekankan pentingnya jurnalis untuk tetap bersikap netral dalam meliput perhelatan pilkada. Selain itu, pelaksanaan jurnalisme harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Mematuhi kedua hal ini diharapkan dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya demokrasi di suatu daerah. Itratip juga mengingatkan bahwa isu SARA dan *hoaks* dapat memicu konflik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang konstruktif dan membantu Bawaslu dalam memantau jalannya setiap tahapan pilkada. Ia mengungkapkan perlunya jurnalis memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran, sehingga Bawaslu bisa segera mengambil langkah yang diperlukan. Mengenai strategi yang diterapkan, Itratip menjelaskan bahwa Bawaslu memanfaatkan peta kerawanan untuk mendeteksi dan mengurangi potensi permasalahan yang mungkin muncul selama pelaksanaan pilkada. Kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa, juga dianggap sangat penting untuk memperkuat pencegahan terhadap isu SARA dan *hoaks*. Dia menambahkan, Bawaslu berharap media massa dapat berfungsi sebagai agen edukasi bagi masyarakat, menjelaskan pentingnya pemilu yang bersih, serta menyampaikan informasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN). Dengan kerjasama yang solid antara Bawaslu dan media, diharapkan proses Pilkada 2024 di Nusa Tenggara Barat dapat berlangsung dengan lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, Ketua PWI NTB, Nasruddin Zain, mengajak seluruh media untuk menjunjung tinggi independensi dan menjalankan prinsip etika jurnalistik selama Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa media sebagai pilar demokrasi harus selalu mengedepankan kepentingan publik, terutama dalam memberikan informasi yang terkait dengan pilkada serentak. Nasruddin menekankan bahwa peran media harus bisa memberikan informasi yang edukatif, bebas dari *hoaks*, dan tidak mengandung unsur SARA. Dengan cara ini, diharapkan media massa dapat berkontribusi positif dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada yang bersih dan adil. ANTARA