JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa diperlukan adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Sukaryo menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, salah satunya adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Ia menekankan bahwa meski pemerintah telah berupaya keras, tantangan utama yang harus dihadapi adalah peneguhan komitmen politik dalam penanganan isu kemiskinan. Kepala BKKBN tersebut mencatat bahwa masalah kependudukan dan kemiskinan telah lama menjadi fokus perhatian pemerintah. Namun, ia menambahkan bahwa menjadikan isu tersebut sebagai prioritas dalam pemerintahan mendatang akan sepenuhnya bergantung pada keinginan politik dari para pemimpin yang terpilih. Dalam kesempatan tersebut, Sukaryo mendorong agar kemiskinan dijadikan isu utama yang perlu segera ditangani dengan lebih mendalam. Ia menyebutkan bahwa BKKBN saat ini terus berupaya merumuskan kebijakan strategis yang lebih efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dari empat persen menjadi 0,8 persen dalam dekade terakhir. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sistem penanganan kemiskinan yang diterapkan mulai memberikan hasil yang positif. Dalam penjelasannya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menko PMK juga menyatakan bahwa ada perkembangan lain yang perlu dicermati, yaitu penurunan jumlah masyarakat dari kelas menengah. Ia menegaskan bahwa banyak dari mereka kini berstatus sebagai *aspiring middle class*, yang artinya mereka di tahap transisi untuk masuk ke kelas menengah, tetapi tidak berkembang sesuai harapan. Walaupun fakta ini mencerminkan tantangan yang masih ada dalam proses pemulihan ekonomi, Menko PMK tetap optimis bahwa langkah-langkah penanganan kemiskinan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam laporan terbaru, angka kemiskinan total juga telah menurun dari 9,8 persen menjadi 9,03 persen. Dengan demikian, melalui kolaborasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan penurunan angka kemiskinan bisa terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. ANTARA