PALANGKARAYA –
**Borneonews - Sampit**, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang terletak di Kalimantan Tengah (Kalteng), sedang berusaha mengoptimalkan peranan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pentingnya menjaga lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari tindakan kekerasan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Muhammad Irfansyah, menyampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil. Dia menegaskan bahwa pendekatan peningkatan kapasitas tim TPPK merupakan salah satu prioritas, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan bimbingan teknis (*technical guidance*). Bimbingan ini dirancang untuk melatih anggota TPPK dalam menghadapi dan mencegah kekerasan di sekolah. “Setelah pembentukan TPPK, sangat penting untuk dilaksanakan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota tim dalam menangani potensi kekerasan,” ujarnya. Kegiatan ini akan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten yang melibatkan perwakilan sekolah, dan selanjutnya informasi tersebut akan disebarluaskan ke unit-unit sekolah masing-masing. “Bimbingan teknis pertama akan dilaksanakan oleh pihak kabupaten, dengan menghadirkan narasumber berkompeten, dan kami berharap peserta yang hadir akan dapat menyebarkan pengetahuan yang didapat kepada sekolah-sekolah mereka masing-masing,” imbuhnya. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan respons TPPK terhadap indikasi kekerasan yang mungkin terjadi di dalam kelas. Misalnya, jika ada potensi tindakan bullying atau persekusi, TPPK diharapkan dapat bertindak lebih cepat untuk mencegahnya sebelum hal tersebut terjadi. Selain itu, tim TPPK di setiap satuan pendidikan akan lebih sigap untuk melaporkan setiap indikasi kekerasan kepada pihak kabupaten agar dapat dilakukan pendampingan yang diperlukan dalam menangani isu tersebut. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa masalah kekerasan dapat ditangani dengan segera. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan, Disdik melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), pengamat sosial, serta pihak kepolisian. “Kami diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini. Dinas P3AP2KB memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai penanganan kekerasan yang melibatkan anak, sedangkan kami, sebagai Dinas Pendidikan, masih dalam proses untuk menjadi lebih profesional dalam menangani masalah tersebut,” tuturnya. Baru-baru ini, mereka juga telah mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas TPPK yang ada di tingkat sekolah dasar (SD). Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Disdik Kotim dan diikuti oleh 93 peserta, terdiri dari 34 utusan dari Komunitas Belajar antara sekolah (KKKS) dari 17 kecamatan, 25 perwakilan TPPK SD Kecamatan Baamang, dan 46 perwakilan TPPK SD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Irfansyah menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Aturan ini mewajibkan setiap sekolah untuk membentuk TPPK, dan data tersebut harus diunggah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai syarat untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas P3AP2KB, terdapat tren penurunan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat 31 kasus, yang sebagian besar terjadi di luar lingkungan sekolah. Irfansyah berharap bahwa di masa mendatang, angka kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dapat ditekan hingga tidak ada lagi kejadian serupa. ANTARA