BANDA ACEH –
**Borneonews - Meulaboh**, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yang terletak di Provinsi Aceh, mengungkapkan dukungannya terhadap Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) setempat dalam inisiatif untuk bertransformasi menjadi lembaga yang berstatus sebagai satuan kerja. Penjabat Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, mengungkapkan harapannya bahwa dengan status baru ini, Bawaslu Aceh Barat dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi dari komisioner Bawaslu di ruang kerjanya di Meulaboh. Mahdi menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah untuk mendukung perubahan ini. Salah satunya adalah dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan Bawaslu. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan Bawaslu Aceh Barat dapat melaksanakan program kerjanya dengan lebih efektif dan optimal. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi Bawaslu. Dalam pertemuan tersebut, Mahdi menyampaikan dua opsi tempat untuk gedung Bawaslu, yaitu gedung milik pemerintah daerah yang terletak di depan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat dan gedung lain di kawasan Kampung Belakang, Meulaboh. “Secara keseluruhan, Pemkab Aceh Barat mendukung penuh upaya Bawaslu untuk beralih menjadi lembaga yang memiliki status satuan kerja,” ujar Mahdi. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Aceh Barat, Aidil Azhar, menjelaskan bahwa percepatan dalam perubahan status unit kerja Bawaslu dari nonsatuan kerja menjadi satuan kerja terus dilakukan. Hal ini tergantung pada dua hal utama: ketersediaan sumber daya manusia, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun aparatur sipil negara (ASN), serta penyediaan fasilitas gedung untuk Bawaslu di Aceh Barat. Aidil berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses transisi Bawaslu menjadi satuan kerja bisa berlangsung tanpa kendala berarti. ANTARA