JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta,** Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebanyak 521 infrastruktur transportasi telah dibangun. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mendukung konektivitas, kelancaran aliran logistik, serta meningkatkan mobilitas publik di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Widodo, hubungan antar wilayah semakin kuat. Hal ini terlihat dari meningkatnya aksesibilitas transportasi dan integrasi layanan yang lebih baik. Ia menyatakan, "Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Perhubungan telah membangun dan memperbaiki/revitalisasi 521 infrastruktur fisik di sektor transportasi dalam dekade terakhir." Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan transportasi di Indonesia, seperti yang diungkapkan Sumadi, adalah ketimpangan yang masih terjadi antara daerah-daerah di negara ini. Oleh karena itu, pemerintah terus menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Menurut data kementerian, rincian dari 521 infrastruktur transportasi yang dibangun mencakup 157 untuk transportasi darat, 193 untuk transportasi laut, 91 untuk transportasi udara, serta 80 infrastruktur kereta api. Beberapa infrastruktur tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Bandara Nabire Baru, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, serta Pelabuhan Patimban. Lebih lanjut, Sumadi menyebutkan, "Kami juga terus mengembangkan transportasi berbasis teknologi, seperti *Jabodebek LRT* (Light Rapid Transit) dan *Autonomous Rapid Transit* di Nusantara, yang merupakan kereta tanpa pengemudi, serta kereta cepat Jakarta-Bandung." Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, Kementerian Perhubungan juga berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, penerapan tata kelola yang baik, inovasi, digitalisasi layanan, serta meningkatkan kehadiran di kancah internasional. Sebagai upaya untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, kementerian ini telah menghadirkan layanan pelopor melalui program jembatan udara, tol laut, bus, dan kereta pelopor. Rute jembatan udara yang dimulai sejak 2017 telah berhasil menurunkan harga barang antara 30 sampai 70 persen. Dalam sektor perkeretaapian, terdapat 10 rute kereta pelopor yang mendukung aksesibilitas ke pusat-pusat kota utama. Di sektor transportasi darat, tercatat ada 322 rute pelopor yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata 1,48 persen dari tahun 2014 hingga 2024. Sedangkan untuk sektor laut, sebanyak 39 rute tol laut menghubungkan titik-titik di bagian barat dan timur Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Perhubungan juga memperkuat transportasi perkotaan dengan menyediakan infrastruktur transportasi umum massal yang berbasis jalan dan rel. Layanan transportasi umum massal berbasis jalan disediakan melalui skema beli-jasa. Sementara itu, untuk layanan transportasi umum massal berbasis rel, tersedia beberapa pilihan, termasuk *LRT*, *MRT* (Mass Rapid Transit), dan kereta cepat. Sumadi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi guna menghindari kemacetan yang terjadi di daerah perkotaan. Kementerian Perhubungan juga mendorong pendanaan kreatif melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk mempercepat pembangunan fasilitas dan infrastruktur transportasi, mengingat terbatasnya anggaran negara. Program pembiayaan kreatif yang telah berhasil dilaksanakan hingga saat ini mencakup pengembangan Bekasi Proving Ground, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Dhoho Kediri. Sumadi berharap bahwa pengembangan transportasi di pemerintahan mendatang dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. ANTARA