MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Kota Mataram, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menyiapkan dana *BTT* (biaya tak terduga) sebagai langkah antisipasi dan penanganan dampak dari fenomena kekeringan yang sedang melanda daerah tersebut. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa alokasi dana *BTT* telah disiapkan setelah Mataram mengumumkan status siaga darurat kekeringan, yang berlaku mulai 30 September hingga 31 Desember 2024. Ia menyatakan, "Dengan adanya status darurat dan wilayah yang terdampak, dana *BTT* dapat digunakan untuk penanganan yang diperlukan." Pemerintah Kota Mataram telah menganggarkan dana *BTT* sebesar Rp5 miliar untuk tahun 2024. Namun, hingga saat ini, anggaran tersebut belum digunakan karena situasi di kota ini masih dalam kondisi terkendali. Untuk penggunaan dana tersebut terkait dampak kekeringan, pemkot akan menunggu analisis lebih lanjut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Lalu Alwan menekankan, "Prinsipnya, dana *BTT* siap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Sebelumnya, Irwan Rahadi, yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kota Mataram, menyatakan bahwa secara umum, ketersediaan air di Kota Mataram masih dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, "Kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak, masih terpenuhi. Namun, memang terjadi penurunan debit air." Penetapan status siaga darurat kekeringan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang diadakan oleh BPBD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rapat ini, juga dihadirkan pihak dari *BMKG* yang memaparkan siklus cuaca serta memprediksi puncak hujan di Kota Mataram pada bulan November 2024. Irwan menambahkan, "Kita seharusnya dalam siaga dua, yaitu siaga untuk kekeringan dan siaga terhadap dampak hidrometeorologi." Penetapan status siaga darurat dilakukan setelah tim BPBD memantau situasi lapangan dan menemukan sumber air yang semakin berkurang. Selain itu, terdapat laporan mengenai satu hektare lahan pertanian yang terancam gagal panen, khususnya di kawasan Karang Baru dan Rembiga. Petani di daerah tersebut menyebutkan bahwa mereka harus melakukan koordinasi hingga ke wilayah Lombok Barat untuk mendapatkan akses air. Irwan mencatat, "Lahan pertanian dengan satu hektare yang terancam gagal panen tersebut berada dalam fase berbunga." Di samping itu, ada keluhan dari pengusaha tahu tempe di Abian Tubuh terkait kekurangan air bersih, khususnya dari penyedia air PDAM. Mereka sangat bergantung pada pasokan air bersih untuk proses produksi mereka. "Saat ini, debit air bersih dari *PTAM* mengalami penurunan akibat kemarau," tambahnya. Laporan lain juga datang dari kawasan pemukiman dengan usaha untuk meningkatkan pasokan air melalui injeksi yang dilakukan oleh *PTAM Giri Menang*. Beberapa area yang terdampak mencakup Kelurahan Pagutan, Babakan, Gegutu, dan Pejarakan Karya. "Kami terus berkoordinasi dengan *PTAM Giri Menang* untuk mengatasi kebutuhan air bersih, terutama karena penurunan debit air yang terjadi," pungkas Irwan. ANTARA