SAMARINDA –
**Borneonews - Samarinda**, Inspektur Wilayah III dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sri Sultrarini Rahayu, telah mengadakan sosialisasi mengenai pengawasan koherensi dalam perencanaan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan di delapan provinsi di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan tematik yang direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2025 di seluruh tanah air. Dalam acara yang berlangsung pada hari Rabu di Samarinda itu, Sri Sultrarini mengungkapkan bahwa langkah awal dalam pengawasan tersebut akan dimulai dengan uji coba melalui *desk analysis* yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2024. Sosialisasi ini melibatkan seluruh jajaran satuan kerja (satker) KLHK di seluruh Indonesia, di mana kegiatan ini diselenggarakan secara hibrid di delapan provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua Barat. Kegiatan sosialisasi ini dijalankan di bawah pengawasan Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti, dengan fokus pada pengawasan terhadap indikator kinerja program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sri Sultrarini menekankan bahwa meskipun pengawasan tematik yang telah dijalankan oleh Inspektorat Jenderal KLHK memberikan perbaikan kepada satker, pihaknya masih memerlukan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kegiatan tersebut terhadap kondisi lingkungan di daerah. "Tujuan pengawasan mencakup perencanaan lingkungan hidup yang dijalankan oleh satker KLHK, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, serta pemerintah daerah provinsi di wilayah administrasi kabupaten/kota," ujarnya. Ia menambahkan bahwa proyek perubahan ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik yang berasal dari internal KLHK maupun eksternal. Pemangku kepentingan eksternal termasuk Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, serta akademisi dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul). Sri Sultrarini berharap kegiatan pengawasan koherensi perencanaan lingkungan hidup ini dapat menjalin kerja sama yang erat antar satker KLHK, sehingga kinerja bisa lebih efektif dan efisien. "Ini merupakan langkah strategis dalam tata kelola untuk mendukung reformasi birokrasi pemerintah," imbuhnya. Ia berharap sosialisasi ini dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, termasuk klien pengawasan yaitu satker KLHK dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pengawasan di tahun 2025 dapat berjalan lancar, serta target pengawasan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kalimantan Timur, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappeda, serta perwakilan dari 12 satker KLHK yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Beberapa kepala instansi, seperti Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kepala BKSDA Kalimantan Timur, turut hadir dalam acara tersebut. ANTARA