PALANGKARAYA –
**Borneonews - Kotawaringin Timur**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah mengumumkan kolaborasi dengan Bank Kalteng untuk mengintegrasikan aplikasi *Sistem Keuangan Desa* (Siskeudes). Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif. Kepala DPMD Kotawaringin Timur, Raihansyah, menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Ia menyampaikan harapannya agar dengan penerapan sistem ini, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih efisien serta mengurangi penggunaan transaksi tunai. Aplikasi Siskeudes yang akan diterapkan telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Penerapan aplikasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Raihansyah menjelaskan lebih lanjut bahwa DPMD Kotawaringin Timur dan Bank Kalteng akan mengintegrasikan aplikasi Siskeudes dengan sistem cash management corporate (CMS) milik Bank Kalteng. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan tercipta perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas keuangan di tingkat desa. Sebagai langkah awal, proyek percontohan ini akan dilakukan di dua desa, yaitu Desa Eka Bahurui yang terletak di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta Desa Bagendang Hilir di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Kedua desa tersebut akan menjadi model pelaksanaan integrasi antara aplikasi Siskeudes dan CMS corporate. Semua transaksi keuangan yang dihasilkan dari integrasi ini akan dilakukan secara digital, sehingga meminimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat proses pelaporan keuangan. Tujuan dari integrasi aplikasi Siskeudes dengan CMS Corporate dari PT Bank Kalteng adalah untuk mempermudah desa dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyelewengan dana serta mempermudah pelaporan keuangan yang dapat dilakukan secara real-time. Kolaborasi ini diyakini akan menjadi langkah penting dalam menciptakan desa-desa yang lebih maju dan mandiri dalam hal pengelolaan keuangan. Di samping itu, diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di dalam pengelolaan dana desa. Raihansyah menambahkan bahwa perjanjian ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah desa di Kalimantan Tengah. Ia pun berharap langkah ini dapat menjadi model bagi provinsi lainnya di Indonesia yang tengah berupaya untuk meningkatkan sistem tata kelola keuangan di tingkat desa. ANTARA