PADANG –
**Borneonews - Padang**, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) memperkirakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyatakan bahwa informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membatasi anggaran yang dialokasikan untuk keperluan kampanye. Pembatasan ini, terutama terkait dengan pengeluaran maksimal dana kampanye bagi pasangan calon, diperkirakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan agenda nasional ini tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Meskipun demikian, Majid menambahkan bahwa kegiatan demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun ini tetap mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah usaha percetakan yang dikelola oleh masyarakat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa sektor tersebut tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lebih jauh, ia juga menyampaikan bahwa jika dalam Pilkada Sumbar ada lebih banyak pasangan calon yang berpartisipasi, potensi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Ini menunjukkan bahwa variasi dalam jumlah calon dapat memberikan energi tambahan dalam dinamika ekonomi daerah. Di sisi lain, pandangan yang berbeda disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumbar, Syukriah. Ia optimistis bahwa perekonomian di provinsi tersebut akan tumbuh positif selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Menurut Syukriah, adanya pilkada serentak diprediksi akan mendorong peningkatan transfer dana ke daerah yang akan digunakan untuk keperluan belanja pilkada. Dari data yang diperoleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), disebutkan bahwa sekitar Rp500 miliar telah dialokasikan untuk kebutuhan pilkada serentak di Ranah Minang. Anggaran ini terdiri dari alokasi pemerintah pusat untuk 19 kabupaten dan kota, serta satu provinsi. Syukriah yakin bahwa alokasi ini akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi, mengingat masyarakat akan melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhan terkait Pilkada, di samping belanja rutin di masing-masing pemerintahan daerah. ANTARA