JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, memberikan penilaian positif mengenai partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2024. Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat saat ini berada dalam kategori baik. Hadi mengungkapkan, "Kami mencermati bahwa partisipasi masyarakat memang sangat baik. Di setiap daerah, masyarakat mempunyai calon pemimpin yang mereka dukung. Tentu saja, mereka akan berusaha maksimal untuk mendukung jagoan mereka hingga meraih kemenangan." Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hadi saat menghadiri Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta. Penilaian yang diberikan oleh Hadi didasarkan pada rangkaian kunjungannya ke beberapa daerah, antara lain Jayapura, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Bali; Yogyakarta; dan Medan, Sumatera Utara. Ia mencatat, meskipun partisipasi politik tersebut meningkat, ada potensi kerentanan yang perlu diperhatikan. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa intensitas dukungan masyarakat untuk kandidat yang mereka pilih menciptakan potensi konflik yang harus diwaspadai. "Kerawanannya, mereka akan berjuang untuk mempertahankan jagoan mereka hingga titik darah penghabisan," tuturnya. Menyikapi potensi konflik, Hadi mengelompokkan kemungkinan terjadinya permasalahan menjadi dua kategori, yaitu konflik yang dapat terjadi di lapangan serta yang dapat diputuskan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disebabkan MK memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa terkait hasil pilkada. Hadi menegaskan pentingnya menjamin keamanan di wilayah pascaputusan MK, sebab keputusan yang dikeluarkan akan disiarkan langsung ke seluruh daerah. "Pada umumnya, putusan MK dikirim secara *streaming* ke wilayah. Di daerah, semua pihak biasanya tidak siap untuk kalah, karena semua ingin meraih kemenangan. Kami berupaya untuk mencegah terjadinya kerusuhan di lapangan," ujar Hadi. Dalam upaya menjaga keamanan, Hadi menekankan perlunya sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi konflik. Pemetaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama proses pilkada. "Antisipasi keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus benar-benar dijaga," tambahnya. Masa kampanye Pilkada 2024 telah dimulai sejak tanggal 25 September dan akan berakhir pada 23 November 2024. Setelah masa kampanye, akan ada masa tenang dari 24 hingga 26 November. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Selanjutnya, proses penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemungutan suara akan dilaksanakan dari 27 November hingga 16 Desember 2024. ANTARA