MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat menginformasikan bahwa inflasi tahun kalender di daerah tersebut hanya mencapai 0,17 persen hingga bulan September 2024. Angka ini menandakan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Kepala BPS NTB, Wahyudin, menyatakan bahwa inflasi seharusnya tidak berada pada angka yang terlalu rendah maupun tinggi, karena keduanya dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Berdasarkan regulasi, Bank Indonesia menetapkan target inflasi di kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Dengan kata lain, inflasi minimal yang diizinkan adalah 1,5 persen, sementara untuk maksimum adalah 3,5 persen. BPS NTB mengingatkan pemerintah setempat agar dapat mengendalikan inflasi yang saat ini berada di angka 0,17 persen, untuk mencapai target minimal 1,5 persen dalam tiga bulan ke depan. Jika target tersebut tidak tercapai hingga Desember, hal itu akan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah mengalami stagnasi sepanjang 2024. Lebih lanjut, Wahyudin menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengendalikan harga barang di pasar. Di sisi lain, angka inflasi Nusa Tenggara Barat yang tercatat sebesar 0,17 persen berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,74 persen. Dari sudut pandang inflasi bulanan, NTB hanya mencatat pertumbuhan sebesar 0,09 persen, sementara inflasi tahun ke tahun mencapai 1,17 persen. Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi pada bulan lalu meliputi layanan akademi/perguruan tinggi, ikan layang, ikan tongkol, beras, dan pisang. Di sisi lain, komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi termasuk cabai rawit, cabai merah, bensin, terong, dan kubis. Muhammad Firmansyah, seorang pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Mataram, menyatakan bahwa harga yang terendah dapat mengarah pada deflasi, tanpa harus menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif. Ia juga menegaskan bahwa operasi pasar sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi inflasi ekstrem, untuk menstabilkan harga, bukannya dalam situasi deflasi. Firmansyah menjelaskan bahwa baik inflasi maupun deflasi dapat menjadi masalah bagi perekonomian. Keduanya dapat mempengaruhi daya beli konsumen, di mana deflasi dapat terjadi akibat kelebihan pasokan produk atau penurunan daya beli yang mengakibatkan konsumen membatasi belanja. Ia juga mengingatkan bahwa ketika harga produk terus menurun hingga mendekati biaya produksi, situasi ini akan menjadi masalah bagi produsen yang berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, Firmansyah mendorong pemerintah untuk lebih memahami faktor-faktor penyebab deflasi di Nusa Tenggara Barat. Rekomendasi dari Firmansyah bagi pemerintah mencakup dua poin penting. Pertama, pihak berwenang dapat memberikan subsidi, baik dalam bentuk uang tunai atau subsidi harga untuk barang-barang pokok tertentu. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan pengurangan atau penurunan biaya pada komponen pengeluaran rutin konsumen, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pajak. Jika deflasi disebabkan oleh surplus barang, ia merekomendasikan agar pemerintah membuka ruang untuk perluasan pasar melalui ekspor, atau dengan melakukan hilirisasi terhadap produk mentah agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih bernilai. ANTARA