JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pentingnya reformasi birokrasi sebagai mesin utama dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam pandangannya, keberadaan aparatur negara seharusnya selalu berfokus pada aspek pelayanan yang optimal. Dalam keterangannya, Azwar menjelaskan bahwa Kementerian PANRB secara konsisten mengingatkan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, agar menerapkan reformasi birokrasi (RB) yang memberikan dampak signifikan. Salah satu indikator dari keberhasilan reformasi ini adalah adanya penyederhanaan dalam proses bisnis pelayanan kepegawaian di setiap instansi. Azwar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Awards 2024 yang mengangkat tema "Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju" di Jakarta. Ia menekankan bahwa penerapan RB harus menghasilkan pengaruh positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia juga mengingatkan agar proses reformasi ini sesuai dengan instruksi presiden mengenai perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. “Penerapan reformasi birokrasi secara terarah dapat berdampak pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan program-program pembangunan yang menjadi prioritas,” jelas Azwar, yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Selanjutnya, Azwar menambahkan bahwa untuk menjadi mesin pelayanan yang efektif, setiap aparatur negara di lingkungan pemda perlu mengubah cara pandang mereka. Pergeseran pemikiran tersebut adalah dari paradigma *input* ke arah paradigma *outcome*. Jika sebelumnya fokus hanya pada besaran anggaran yang digunakan, maka saat ini yang lebih penting adalah seberapa besar dampak dari kinerja mereka terhadap masyarakat. “Layanan yang baik akan berdampak langsung pada angka pengangguran dan berimplikasi pada kondisi pemerintah daerah, serta berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ungkapnya. Dalam acara SAKIP Awards 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih predikat AA, yang menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat memuaskan. Pemkab Banyuwangi dan Pemkot Surabaya juga berhasil meningkatkan predikat mereka dari sebelumnya A menjadi AA pada tahun 2016 dan 2022, masing-masingnya. Kriteria penilaian dalam ajang ini meliputi sejumlah aspek, antara lain kinerja pemerintahan, kualitas fasilitas, serta konsistensi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. ANTARA