JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk secara konsisten memahami dan mengikuti perkembangan data inflasi. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks penanganan ekonomi di tingkat lokal. Guna mendukung pengelolaan inflasi yang lebih efektif, Tomsi juga meminta agar kementerian dan lembaga lain, yang memiliki tanggung jawab dalam pemantauan inflasi, menerapkan prinsip yang sama. Dia mengingatkan bahwa setiap pemangku kepentingan harus dengan cermat mengevaluasi dan mengkritisi kenaikan harga produk tertentu sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tomsi menyarankan agar pemantauan dilakukan secara teliti di setiap daerah. Lebih lanjut, Tomsi berharap setiap pihak yang terlibat dapat mengambil langkah tindak lanjut ketika menemui adanya lonjakan harga produk tertentu di wilayah mereka. Tujuan dari semua ini adalah untuk menjaga agar angka inflasi dapat tetap terkendali dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa hingga September 2024, deflasi tercatat pada angka -0,12 persen jika dilihat dari *month to month*, sedangkan inflasi dari perspektif *year on year* (YoY) adalah 1,84 persen. Menurut Amalia, penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa komponen, terutama pada sektor makanan, minuman, serta tembakau. Dia menjelaskan bahwa harga-harga pada tingkat konsumen mengalami penurunan, yang berkontribusi pada deflasi bulanan, disebabkan oleh tingginya pasokan di pasar untuk komoditas yang termasuk dalam kategori *volatile food*. Selain itu, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi juga menjadi faktor pendorong deflasi, di mana harga BBM tersebut beradaptasi dengan fluktuasi harga minyak di pasar internasional. Amalia menambahkan, berdasarkan kategori provinsi, dari total 38 provinsi di Indonesia, terdapat 14 provinsi yang mengalami inflasi, sedangkan 24 provinsi lainnya justru mengalami deflasi. Provinsi yang mencatat inflasi tertinggi antara lain Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sementara itu, provinsi dengan tingkat deflasi tertinggi terdiri dari Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Dalam konteks pengukuran inflasi, BPS menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi agar terhindar dari campur tangan pihak luar. BPS akan selalu merujuk pada metodologi yang sesuai dengan standar internasional dalam setiap langkah pengumpulan dan penyajian data statistik. Amalia menuturkan, "Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas dan menjaga kredibilitas data yang kami sampaikan, tidak hanya untuk inflasi, tetapi juga untuk semua angka statistik yang dikeluarkan, harus tetap terjamin kualitasnya." ANTARA