JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menilai bahwa partisipasi politik masyarakat, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, berada pada kategori baik. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam Pemilu menunjukkan perkembangan positif, di mana setiap daerah memiliki pilihan kandidat yang diinginkan oleh warganya. Tjahjanto mengungkapkan pandangannya tersebut pada acara seminar yang diadakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta pada hari Rabu. Penilaian yang diungkapkan oleh Tjahjanto didasarkan pada kunjungan yang dilakukannya ke berbagai daerah, seperti Jayapura di Papua, Makassar di Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta, dan Medan di Sumatera Utara. Dalam pandangannya, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kandidat kepala daerah memiliki risiko, terutama ketika masyarakat berupaya keras untuk memenangkan kandidat pilihan mereka. Lebih lanjut, ia membagi potensi konflik yang mungkin muncul menjadi dua kategori, yaitu konflik di lapangan dan konflik di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini penting karena MK memiliki otoritas untuk memberikan keputusan mengenai sengketa hasil pemilu. Tjahjanto menekankan bahwa menjaga keamanan di daerah setelah keluarnya keputusan MK merupakan prioritas utama. "Kami melakukan antisipasi untuk memastikan tidak ada kerusuhan yang terjadi di daerah," tegasnya. Untuk menjaga keamanan tersebut, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berupaya meningkatkan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan memetakan daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan konflik. Periode kampanye untuk Pilkada 2024 telah dimulai sejak 25 September dan akan berakhir pada 23 November. Hari pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 27 November secara serentak di seluruh Indonesia. Selanjutnya, proses penghitungan suara akan dimulai pada tanggal yang sama dan berlanjut hingga 16 Desember. ANTARA