JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak (IPMAP) mengajak serta menyerukan kepada para calon kepala daerah untuk melaksanakan kampanye dalam suasana yang aman dan damai. Seruan tersebut disampaikan dalam konteks Pilkada yang tengah berlangsung. Koordinator Lapangan IPMAP, Spri Mulani Jikwa, menekankan pentingnya bagi para calon pemimpin untuk mengedepankan politik yang sehat. “Kami berharap kepada kakak-kakak yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah agar mampu menciptakan kampanye yang aman, adil, jujur, dan damai,” ungkapnya. Pernyataan tersebut dikeluarkan usai mereka menggelar Festival Budaya di Anjungan Papua, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pada Rabu lalu. Pentingnya menghindari peristiwa kelam yang pernah terjadi di tanah Papua menjadi fokus utama bagi mahasiswa. Mereka berkomitmen untuk tidak membiarkan sejarah kelam tersebut terulang kembali. “Kami yakin bahwa para calon kepala daerah memiliki integritas dan visi untuk memajukan Indonesia, khususnya di Papua,” tambah Jikwa. Lebih lanjut, Jikwa percaya bahwa para calon kepala daerah akan mampu menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat melaksanakan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 2024. Melalui Festival Budaya yang melibatkan pertunjukan drama dan tarian Papua, para mahasiswa berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan pesta demokrasi dengan aman, jujur, adil, dan damai. “Melalui drama yang kami sajikan, kami berharap dapat memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama rakyat Papua dan Kabupaten Puncak, bahwa Pilkada serentak pada 27 November 2024 harus berlangsung dengan aman dan damai. Kami tidak ingin lagi melihat insiden perang suku di tanah Papua,” jelas Jikwa. Pertunjukan drama itu sendiri menggambarkan ketegangan antara dua calon kepala daerah, yang merepresentasikan dukungan dari dua kubu berbeda. Salah satu kandidat mengklaim mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai G, sementara yang lainnya mengaku didukung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) beserta tingkat ranting di daerahnya. Ego masing-masing calon yang terlalu tinggi menyebabkan ketegangan memuncak, yang berujung pada konflik antar pendukung yang berimplikasi fatal. Perang suku yang terjadi tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga menimbulkan dendam yang berkepanjangan akibat banyaknya korban yang jatuh. Konflik tersebut memaksa pemerintah setempat dan tokoh adat untuk turun tangan demi meredakan ketegangan yang ada. Penanganan ini menjadi langkah penting untuk mencegah berulangnya kejadian serupa dan menjaga kedamaian di daerah tersebut. ANTARA