JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa kehadiran kursi Ketua MPR RI dalam kepemimpinan partai tersebut tidak bisa dianggap sebagai tradisi yang mapan. Menurutnya, istilah "tradisi" merujuk pada sesuatu yang berulang secara konsisten, tetapi pencalonan dari Golkar untuk posisi ini masih tergolong baru dan hanya terjadi beberapa kali. Pernyataan ini disampaikan saat ia berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Sarmuji menjelaskan bahwa penentuan pimpinan MPR RI dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat, yang artinya hasilnya dapat beragam, tidak selalu mengacu pada sebelumnya. Ia mengungkapkan, fraksi Partai Golkar masih aktif melakukan pematangan lobi-lobi terkait dengan pemilihan Ketua MPR untuk periode 2024–2029. Hal ini menunjukkan komitmen Golkar dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, Sarmuji menekankan pentingnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan bahwa setiap partai politik yang memiliki kursi di parlemen berhak mendapatkan posisi pemimpin di MPR RI. “Setiap partai memiliki hak untuk mendapatkan kursi pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan MPR sudah diatur dalam ketentuan MD3,” jelasnya. Meskipun munculnya kabar mengenai Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang berpotensi maju sebagai calon Ketua MPR RI 2024–2029, Sarmuji memilih untuk tidak memberikan respons yang jelas. Ia menyatakan bahwa keputusan akhir akan muncul setelah melalui proses musyawarah yang matang. Dia menambahkan bahwa Partai Golkar tidak serta merta mengalah kepada Gerindra atau pihak lainnya untuk mengisi kursi Ketua MPR. “Ini adalah urusan negara. Kita mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa, bukan sekedar soal berpikir rela atau tidak rela,” tegasnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, juga memberikan gambaran bahwa figur yang dipertimbangkan untuk posisi pimpinan MPR adalah individu yang memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam struktur kepemimpinan DPR. “Ini haruslah orang yang berpengalaman, baik dalam mengelola alat kelengkapan dewan maupun yang pernah mengemban tugas sebagai pimpinan fraksi,” kata Ace. Sebelumnya, anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu mengenai posisinya sebagai Ketua MPR dengan menyatakan bahwa penentuan kepemimpinan masih dalam proses. “Tunggu dan saksikan, semua sedang berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ungkap Muzani di lokasi yang sama. ANTARA