BOGOR –
**Borneonews - Bogor**, Pemerintah Kota Bogor, yang terletak di Jawa Barat, terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat stunting di daerah tersebut. Salah satu metode yang diterapkan adalah melalui pendekatan *by name by address* atau berdasarkan nama dan alamat warga yang teridentifikasi. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengungkapkan bahwa pada tahun ini, angka stunting di kota ini mencapai 18,01 persen, turun sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa target dari Pemerintah Pusat adalah untuk menurunkan angka stunting hingga 15 persen. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bogor perlu mengurangi angka stunting sebesar 3 persen lagi dalam waktu yang tersisa. "Kita ditargetkan untuk mencapai 15 persen pada tahun depan, yang berarti harus menurunkan angka ini sebesar 3 persen. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Fokus utama dari pendekatan kami adalah anak-anak berusia di bawah dua tahun yang berisiko mengalami *wasting*, *underweight*, dan stunting," tambah Syarifah. Syarifah juga menyatakan pentingnya setiap kecamatan untuk secara bertahap menyampaikan laporan mengenai angka stunting kepada Pemerintah Kota agar penanganan bisa dilakukan secara tepat. Setelah data tersebut diterima, upaya selanjutnya adalah melakukan penanganan menggunakan pola *by name by address*, yang selaras dengan informasi yang telah diekspose oleh masing-masing kecamatan. Dengan menerapkan pendekatan ini, pihak pemerintah dapat mengetahui identitas anak-anak yang mengalami stunting dan mengidentifikasi mereka yang belum mendapatkan intervensi yang diperlukan. "Melalui sistem *by name by address*, kita dapat mengetahui siapa saja anak yang sering dibahas dan kondisi kesehatan mereka secara lebih mendetail. Hal ini memungkinkan kita untuk lebih cepat mendeteksi masalah yang ada, sehingga dapat memberikan intervensi yang sesuai," jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya akurasi dalam pengukuran data sebagai langkah awal untuk menurunkan prevalensi stunting. Syarifah meminta agar seluruh pihak seperti puskesmas, kelurahan, dan posyandu, memberikan perhatian serius terhadap proses pengukuran dan pendataan yang dilakukan di lapangan. "Data pengukuran yang akurat sangatlah krusial. Saya mendorong semua pihak untuk melakukan pengukuran dengan cermat, sehingga kita memperoleh data yang valid dan dapat bekerja dengan lebih efektif," pungkas Syarifah. ANTARA