JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah berupaya untuk menjaga kesehatan mental para pekerja serta penduduk yang berada pada usia produktif. Langkah-langkah yang diambil termasuk skrining kesehatan serta penanganan berbagai penyakit, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi yang diperkirakan terjadi antara tahun 2020 hingga 2035. Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Imran Pambudi, dalam suatu konferensi pers di Jakarta, mengungkapkan bahwa dalam periode 2020-2035, sekitar 70 persen dari populasi akan terdiri dari penduduk yang berada di usia produktif. Mereka ini merupakan pilar utama dalam keluarga, aset penting bagi negara dalam hal perekonomian, serta generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Dalam konteks peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Imran menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental para pekerja. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) pada tahun 2022, satu dari delapan orang di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental. Ia menyebutkan bahwa sekitar satu miliar orang hidup dengan gangguan jiwa, dan 15 persen di antaranya berada dalam rentang usia kerja. Gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, dapat memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Imran mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas mencapai sekitar 1 triliun dolar. Masalah kesehatan jiwa pada pekerja dapat menyebabkan berbagai dampak psikologis termasuk depresi, *burnout*, dan bahkan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, gangguan ini juga dapat mengakibatkan masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, musculoskeletal, dan penurunan sistem imun, disertai perubahan perilaku serta menyusutnya kinerja di tempat kerja. Dari sisi organisasi, masalah kesehatan jiwa bisa memicu penurunan produktivitas dan efisiensi, meningkatnya ketidakpuasan terhadap pekerjaan, kurangnya loyalitas, serta meningkatnya tingkat absensi. Selain itu, hubungan antar rekan kerja juga dapat mengalami penurunan kualitas, sekaligus meningkatkan biaya untuk menangani masalah kesehatan ataupun kecelakaan yang sering terjadi. Imran menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk menangani isu-isu ini, antara lain melalui identifikasi, penilaian, dan pengendalian kesehatan mental. Di bawah pemerintahan presiden yang baru terpilih, Prabowo Subianto, aspek kesehatan jiwa akan menjadi bagian penting dalam inisiatif skrining yang akan dilakukan setiap tahun. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pertolongan pertama bagi pekerja yang mengalami cedera atau sakit di tempat kerja. Konsep *Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP)* diperkenalkan sebagai langkah untuk memberikan dukungan awal sebelum merujuk kepada tenaga profesional yang lebih berkompeten. Dalam hal ini, sosialisasi akan dilaksanakan ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan sampai dengan tempat kerja. Hal ini diharapkan agar setiap institusi dapat menunjuk individu yang berwenang untuk memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis. ANTARA