JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Indonesia. Dalam pemaparannya, Juda Agung menekankan pentingnya respons dan persiapan yang matang terhadap tantangan-tantangan ini, termasuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu masalah utama yang perlu diatasi adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kondisi siklus keuangan global yang mulai mengalami pelonggaran. Penurunan *Fed Fund Rate* (FFR) dan BI Rate pada bulan September 2024, serta pelambatan inflasi di Amerika Serikat, memberikan peluang yang perlu dimanfaatkan. Selain itu, berbagai kebijakan stimulus yang diterapkan dapat membantu menurunkan tingkat ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Ini sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan untuk ekonomi Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, dinamika yang terjadi dalam ekonomi dan keuangan global dapat berubah dengan cepat. Risiko geopolitik, khususnya yang berasal dari Timur Tengah, memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian. Gejolak harga minyak dan kemungkinan gangguan dalam rantai pasok global adalah beberapa contohnya. Oleh karena itu, mengelola risiko-risiko tersebut adalah langkah yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Sebagai tambahan, meningkatnya risiko operasional yang ditimbulkan oleh digitalisasi dalam sektor keuangan juga menjadi tantangan besar bagi SSK. Digitalisasi memang telah memberikan banyak manfaat, termasuk akses keuangan yang lebih mudah, yang pada gilirannya mendorong transformasi ekonomi. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko-risiko baru yang harus diantisipasi dengan baik. Juda Agung mengidentifikasi tiga jenis risiko operasional yang perlu ditangani. Pertama adalah ancaman siber, yang meliputi *malware*, *ransomware*, dan *phishing*, yang semakin berkembang baik dalam intensitas maupun kompleksitasnya. Risiko ini berpotensi mengancam keamanan data konsumen dan lembaga keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem keuangan nasional. Kedua adalah risiko *fraud* yang muncul seiring dengan peningkatan penggunaan platform digital. Keterbukaan ini menciptakan peluang bagi tindakan penipuan seperti pencurian identitas, transaksi fiktif, dan manipulasi data, yang dapat merusak reputasi sistem keuangan. Untuk menanggulangi hal ini, BI bersama para pelaku industri sedang memperkuat sistem deteksi penipuan. Mereka juga berencana untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*, AI) yang lebih canggih untuk mendeteksi pola-pola penipuan yang mencurigakan. Contohnya, transaksi yang mencolok seperti pembelian bubur ayam secara berulang di tengah malam dengan jumlah yang sama menjadi perlakuan yang perlu dicurigai. Di masa depan, BI berencana untuk memperluas penggunaan AI dalam mendeteksi berbagai anomali lainnya di tingkat transaksi. Risiko ketiga yang perlu diwaspadai adalah risiko operasional dari layanan penyedia teknologi pihak ketiga, yang dikenal dengan istilah *third party risk*. Bergantung pada penyedia layanan teknologi kritis seperti penyedia layanan *cloud* semakin meningkat, menyebabkan sektor keuangan rentan terhadap kegagalan penyedia jasa yang dapat berimplikasi pada risiko sistemik. Sebagai informasi tambahan, risiko perubahan iklim juga menjadi tantangan yang tidak boleh diabaikan. Fenomena ini dapat mengakibatkan berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Survei dari Global Economic Forum menunjukkan bahwa risiko iklim menjadi peringkat kedua dalam dua tahun ke depan, serta menduduki posisi pertama sebagai risiko terbesar dalam dekade yang akan datang. Menyikapi hal ini, sangat penting bagi sektor keuangan untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim dalam strategi bisnis mereka. Ini mencakup cara-cara untuk mengukur emisi dari aktivitas yang dilakukan dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Saat ini, berbagai standar baru sedang dirumuskan, termasuk standar *disclosure* yang disiapkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), yang menjadi acuan bagi korporasi dan lembaga keuangan dalam mengelola risiko serta peluang yang berkaitan dengan lingkungan. Di kesempatan yang sama, BI merilis Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Nomor 43 dan juga aplikasi Kalkulator Hijau. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung penghitungan dan pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilakukan oleh institusi perbankan dan pelaku usaha. ANTARA