MANOKWARI –
**Borneonews - Sorong**, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Ir Merry, mengungkapkan bahwa pada bulan September 2024, Provinsi Papua Barat Daya mengalami inflasi sebesar 2,59 persen dibandingkan tahun lalu, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat pada angka 105,67. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sorong yang mencapai 3,46 persen dengan IHK sebesar 103,98. Selanjutnya, inflasi di Kabupaten Sorong Selatan tercatat sebesar 3,26 persen, sedangkan Kota Sorong mencatat inflasi terendah dengan angka 2,25 persen dan IHK sebesar 105,91. Merry menyampaikan informasi ini dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Sorong. Kenaikan inflasi tahunan ini disebabkan oleh peningkatan harga di beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau melaporkan kenaikan harga sebesar 5,18 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 1,02 persen, sedangkan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga naik 0,49 persen. Kenaikan juga terlihat pada kelompok kesehatan sebesar 1,50 persen, transportasi sebesar 1,05 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,95 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,41 persen. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melaporkan inflasi sebesar 1,57 persen. Merry menekankan bahwa lonjakan harga dalam kelompok-kelompok tersebut merupakan penyebab utama inflasi di wilayah tersebut. Di samping itu, Provinsi Papua Barat Daya juga mengalami inflasi *month to month* (m-to-m) sebesar 0,47 persen dan inflasi *year to date* (y-to-d) sebesar 2,18 persen pada bulan yang sama. Eksan Musa'ad, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, menyatakan bahwa inflasi di Papua Barat Daya masih berada dalam kisaran nasional, yaitu 2,5 ditambah minus satu. Hal ini menunjukkan bahwa Papua Barat Daya termasuk dalam sepuluh provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, Eksan menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengambil langkah-langkah konkret, terutama menjelang perayaan hari raya keagamaan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang dapat memengaruhi inflasi lokal. Dia mengingatkan akan adanya dua perayaan besar, yakni Natal dan Tahun Baru, yang sering kali diikuti dengan kenaikan harga barang. Pemerintah sedang merencanakan implementasi program *4K*, yang meliputi ketersediaan pasokan, kestabilan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi sebagai upaya untuk menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan publik. Eksan menekankan pentingnya langkah-langkah ini untuk menekan inflasi. Sebagai tambahan, pemerintah daerah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengoordinasikan upaya pengendalian inflasi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya. Eksan mengunjungi kembali pentingnya kolaborasi antara TPID dan pemerintah daerah dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah inflasi di wilayah tersebut. ANTARA