JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Tantangan kompleks domestik dan geopolitik menanti Perdana Menteri Jepang yang baru, Shigeru Ishiba. Di usia 67 tahun, Ishiba baru saja terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP), menggantikan Fumio Kishida. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengusulkan pemilihan umum lebih awal pada 27 Oktober mendatang. Dalam menjalankan tugasnya, Ishiba harus menghadapi masalah mendasar yang telah menghantui Jepang selama beberapa dekade, di antaranya adalah isu *ekonomi yang lesu*. Saul Takahashi, seorang akademisi, menyatakan bahwa selama lebih dari 30 tahun, upah di Jepang mengalami stagnasi, sementara biaya hidup semakin meroket dan sistem kesejahteraan berada dalam kondisi tertekan. Menyusul kondisi ini, Jepang pun terjerat dengan salah satu utang nasional terbesar di dunia, yang memperumit upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jingdong Yuan, direktur di Stockholm International Peace Research Institute, juga mencatat bahwa LDP menghadapi tantangan besar, khususnya dalam ranah ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dikenal dengan istilah *Abenomics* dan versi Kishida yang diharapkan dapat memberikan perbaikan ternyata tidak berhasil sesuai harapan masyarakat, yang terlihat dari rendahnya angka persetujuan publik untuk keduanya. Dalam pandangan politik domestik, banyak masyarakat Jepang merasa lelah dengan adanya korupsi yang telah berakar dalam sistem politik. Korupsi tersebut telah menjadi salah satu pendorong pengunduran diri Kishida. Sejak didirikan pada 1955, LDP telah mendominasi politik Jepang dan saat ini tetap mempertahankan kekuasaan mayoritas di Diet, majelis tinggi dan rendah dalam sistem pemerintahan Jepang, berkat dukungan dari mitra koalisinya, Partai Komieto. Penting bagi Ishiba untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat masalah faksi di dalam LDP, terutama yang dikaitkan dengan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Skandal politik yang terjadi di masa lalu turut memberikan dampak negatif bagi Kishida dan memaksa dirinya mundur dari pencalonan ketua LDP. Dengan kondisi ini, Ishiba dituntut untuk melakukan tindakan tegas guna menjamin akuntabilitas. Namun, Saul meragukan apakah Ishiba akan mengalihkan fokusnya ke isu ini, mengingat dia dikenal sebagai pendukung yang kuat terhadap pertahanan nasional. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Ishiba diperkirakan tidak akan mengubah arah yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Dia akan terus mempertahankan aliansi yang erat dengan Amerika Serikat dan melanjutkan strategi keamanan yang memasukkan peningkatan anggaran pertahanan hingga dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027. Menurut Jingdong, ide *NATO Asia* yang digaungkan oleh Ishiba kurang realistis dan tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat. Ketika berhadapan dengan tantangan luar negeri, khususnya dalam hubungan Jepang dengan China, pendekatan yang diambil Ishiba akan sangat bergantung pada tindak-tanduk negara-negara lain. Jika Korea Utara kembali melakukan peluncuran rudal ke Jepang, ini bisa saja memaksa Ishiba untuk merespons dengan sikap yang lebih tegas. Demikian juga, kebijakan Jepang terhadap China akan sangat tergantung pada bagaimana kedua negara mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pengamat internasional melihat gagasan *NATO Asia* sebagai reminiscensi dari era Perang Dingin, yang dapat memicu ketegangan baru. Wang Zaibang, seorang peneliti senior di Taihe Institute, menegaskan bahwa Perdana Menteri Jepang yang baru harus dapat menerima kenyataan kebangkitan China dan belajar untuk hidup berdampingan dengan negara tersebut. Jika tidak, Jepang akan tetap berada di bawah pengaruh kebijakan Amerika Serikat. Di sisi lain, dalam upayanya memperbaiki posisi Jepang di tingkat internasional, Ishiba telah berusaha untuk menjalin aliansi yang lebih berimbang dengan AS, mengingat bahwa negara tersebut memiliki sekitar 50.000 angkatan bersenjata yang ditempatkan di Jepang. Jepang juga memperkuat kerjasama dengan Washington dalam kerangka kelompok Quad, yang mencakup India dan Australia, sebagai respons terhadap situasi keamanan yang semakin menegang di kawasan Asia-Pasifik. Namun, Saul menekankan pentingnya bagi Jepang untuk mengambil peran yang lebih mandiri dalam diplomasi internasional, bukan sekedar menjadi negara yang mengikuti keinginan AS. Ia menjelaskan bahwa meski ada beberapa politisi di Jepang yang berusaha mendobrak arus utama, mereka sering kali cepat dikesampingkan. Ishiba, meskipun mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan kondisi tersebut, diprediksi tidak akan membuat perubahan signifikan. Dengan demikian, Ishiba dihadapkan pada tantangan yang besar dalam menjalin kebijakan yang seimbang, baik di dalam negeri maupun dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks. ANTARA