JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto telah memberikan instruksi kepada pihak terkait untuk meningkatkan keamanan siber pada situs-situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Langkah ini diambil guna melindungi data dan informasi yang krusial selama proses pemilihan. Dalam pidato kuncinya pada Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Hadi menyatakan, "Kami telah mengumpulkan berbagai pihak untuk menjaga ruang siber agar tetap aman dan tidak terganggu." Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memonitor dan melindungi integritas sistem digital selama masa pemilihan. Hadi juga menunjuk dua lembaga yang memegang peranan penting dalam menjaga keamanan ruang cyber, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua institusi ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan dapat berjalan lancar tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang ingin merusak stabilitas. Sementara itu, mengenai kondisi media sosial, Hadi membagi ancaman yang ada menjadi dua kategori utama, yaitu *misinformation* dan polarisasi. Ia menekankan bahwa perhatian lebih harus diberikan pada kedua isu tersebut, yang selama ini telah mengakibatkan penyebaran hoaks dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah berencana untuk mengumpulkan wartawan dan media guna melakukan pengawasan yang lebih ketat. "Kami akan melakukan langkah antisipatif agar penyebaran *misinformation* tidak menyebabkan keretakan dalam persatuan bangsa," ungkapnya. Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa pemerintah juga akan berusaha untuk mendeteksi berbagai rencana aksi dan memitigasi setiap dinamika yang muncul di masyarakat menjelang Pilkada 2024. Upaya untuk mengoptimalkan sistem *cooling system*, serta menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan adat, akan dilakukan guna memastikan keamanan selama pelaksanaan acara penting tersebut. Pemerintah telah membentuk desk koordinasi Pilkada yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga yang akan bekerja sama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hadi berharap, dengan berbagai langkah koordinasi ini, permasalahan yang mungkin muncul dapat diatasi dengan efektif, sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan lancar. ANTARA