JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 10 persen dari total sekolah dasar hingga menengah atas di Indonesia yang telah berhasil menerapkan gerakan *PBLHS* (Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) serta meraih penghargaan Adiwiyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih cepat dan terencana untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas sekolah-sekolah yang berstatus Adiwiyata. Alue menekankan pentingnya kolaborasi *pentahelix* untuk mencapai tujuan tersebut. Pada hari Rabu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Adiwiyata kepada 720 sekolah, yang terdiri dari 208 institusi yang meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri di 22 provinsi, dan 512 sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional dari 31 provinsi. Penghargaan tersebut diserahkan kepada tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta SMA dan Madrasah Aliyah (MA) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 53 Tahun 2019. Alue menegaskan bahwa keberadaan sekolah Adiwiyata memegang peranan penting dalam usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi yang diadakan di masing-masing sekolah. Dia juga mengharapkan agar sekolah, pesantren, dan institusi pendidikan lainnya dapat memahami serta bersikap proaktif dalam menghadapi tiga tantangan besar yang sedang dihadapi dunia saat ini, yang dikenal sebagai *triple planetary crisis*. Tiga tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, polusi, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Alue menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memicu adanya ketiga krisis tersebut. Pertama adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kedua, perubahan ekonomi yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Ketiga, perubahan perilaku yang tidak menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sebagai solusi untuk mengatasi tantangan global ini, Alue menyarankan agar setiap individu mencatatkan diri dalam agenda aksi iklim dan berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya pencatatan sebagai pelaku pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk komitmen kita dalam menjaga lingkungan. “Mencatat diri sebagai penggiat penurunan emisi gas rumah kaca sangat krusial. Ini menjadi bukti bahwa kita, bersama dengan generasi muda, berkomitmen untuk melindungi bumi Indonesia. Selain itu, kita perlu memonitor perkembangan untuk dapat menyelamatkan lingkungan dari dampak perubahan iklim. Pencatatan dapat dilakukan melalui Sistem Registrasi Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim,” ungkapnya. Lebih lanjut, Alue menyatakan bahwa aksi iklim dapat dimulai dari lingkungan sekolah dengan melibatkan siswa dan guru dalam upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sinergi antara sekolah Adiwiyata dan program Komunitas untuk Iklim (*ProKlim*) juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, inisiatif ini berperan dalam pengurangan gas rumah kaca dan mendorong gaya hidup yang rendah emisi. “Pencatatan prestasi kita sebagai elemen bangsa yang ikut menjaga lingkungan sangat penting. Pemerintah pun akan mengaturnya dalam kerangka program aksi iklim dan evaluasi keberhasilan masyarakat dalam mengimplementasikan tindakan-tindakan tersebut,” jelas Alue. Dia berharap bahwa penghargaan Adiwiyata dapat memotivasi masyarakat Indonesia untuk lebih bekerja keras dan cerdas dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini juga menjadi landasan untuk mendidik generasi masa depan agar dapat menjadi pemimpin di berbagai bidang. “Marilah kita membangun rasa cinta terhadap tanah air. Dengan bekerja bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang maju dan mencintai lingkungan sebagai bagian dari iman kita untuk menjaga ciptaan Tuhan,” tutupnya. ANTARA