JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menyatakan bahwa masa depan lembaga KSP setelah Presiden Joko Widodo mengakhiri jabatannya pada 20 Oktober 2024 sangat bergantung pada keputusan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 mendatang. Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung KSP Jakarta, Moeldoko menjelaskan bahwa KSP termasuk dalam kategori lembaga struktural yang dapat dibentuk atau dihapus sesuai dengan kebutuhan dan urgensi yang dirasakan oleh pemimpin di tingkat nasional. Ia menyampaikan, "KSP adalah lembaga struktural yang sangat tergantung kepada pemimpin nasional, khususnya kepada Bapak Presiden. KSP bisa dibentuk dengan nama yang sama, bisa juga dengan nama yang berbeda, bahkan boleh saja tidak ada lembaga ini sama sekali." Moeldoko kemudian merujuk pada sejarah lembaga sejenis di bawah kepemimpinan Presiden H.M. Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP IV), menekankan bahwa struktur lembaga pemerintah bisa berubah sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya transisi pemerintahan yang berlangsung dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua program prioritas, termasuk yang telah dijanjikan selama masa kampanye, dapat dialokasikan dengan efektif. Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan adanya program khusus yang akan dilaksanakan selama tahapan transisi ini, Moeldoko menjawab dengan tegas bahwa tidak ada program-program spesial. "Tidak ada, tidak ada program-program khusus. Semua fokus pada proses transisi karena waktu efektif pemerintahan saat ini tinggal beberapa hari saja," ujarnya. Menyinggung tentang kemungkinan pengurangan fungsi KSP, Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini KSP memiliki tugas dan cakupan yang lebih luas dibandingkan lembaga serupa pada masa lalu. Selain melakukan *monitoring* dan *evaluasi* (monev), KSP juga bertanggung jawab atas komunikasi politik, komunikasi publik, serta menangani isu-isu strategis. Namun, ia berpendapat bahwa jika lembaga seperti KSP tetap ada di masa mendatang, fokus tugasnya mungkin akan lebih terbatas, dengan penekanan pada *monitoring* dan *evaluasi* program-program prioritas nasional. "Saya pikir, jika nantinya ada unit seperti KSP, fokusnya akan lebih pada monev program prioritas nasional, memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik, dan tidak lagi terlibat dalam aspek komunikasi politik dan publik, yang kemungkinan besar akan diambil alih oleh lembaga lain," jelasnya. Saat ditanya mengenai adanya komunikasi dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto terkait keberlanjutan KSP, Moeldoko menjawab bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus mengenai hal tersebut. ANTARA