PALEMBANG –
**Borneonews - Lahat**, Tim peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) mengungkapkan bahwa sekitar 21 persen perempuan di sektor pertanian Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, memiliki daya dan peran yang aktif. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Peneliti, Martha Ranggi Primanthi, dalam suatu pertemuan di Lahat pada hari Rabu. Martha menjelaskan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang 11,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan I 2023 dan menyediakan lapangan kerja bagi 26,07 persen tenaga kerja pada periode yang sama. Kontribusi signifikan dari sektor pertanian menjadikannya salah satu pilar strategis dalam struktur ekonomi Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Namun, meskipun memiliki kontribusi yang besar, rendahnya produktivitas di sektor ini mengakibatkan kerentanan bagi masyarakat pedesaan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, Martha mengusulkan bahwa pemberdayaan petani perempuan dapat menjadi salah satu solusi untuk merespons masalah ini. Ia mencatat bahwa para perempuan telah memainkan peran yang sangat berarti dalam rantai produksi pertanian, termasuk dalam aspek pengolahan lahan, pemasaran hasil, dan pengelolaan keuangan. Meskipun peran tersebut sangat vital, perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Seringkali, status mereka hanya dipandang sebagai "penolong suami," yang menghambat pengakuan terhadap kontribusi mereka yang substansial. Kendala tersebut berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, teknologi, serta minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kegiatan pertanian. Dalam konteks inilah Tim Peneliti dari Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan (BKMP) Unair melaksanakan penelitian bertajuk "Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian". Penelitian ini dilakukan dalam kolaborasi dengan INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) dan organisasi 'Aisyiyah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi petani perempuan di Indonesia, dengan lokasi penelitian meliputi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Garut, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Kolaka. Martha menyampaikan bahwa meskipun 21 persen perempuan di sektor pertanian di Lahat berdaya, ada 79 persen yang masih mengalami ketidakberdayaan. Persentase ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan total sampel nasional. Petani perempuan di Lahat menunjukkan tingkat pemberdayaan tertinggi dalam kontrol terhadap pendapatan, diikuti oleh partisipasi dalam kelompok masyarakat, beban kerja, kepemilikan aset, serta dalam proses jual beli aset. Hasil diskusi dalam forum kelompok diskusi (FGD) dengan para pemangku kepentingan juga memperlihatkan bahwa para petani perempuan mengeluhkan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Mereka juga menghadapi tantangan dalam hal keberanian untuk berbicara di depan publik, berkontribusi dalam pengambilan keputusan produktif, otonomi dalam kegiatan produksi, serta mendapatkan akses dan keputusan terkait kredit. Temuan ini sejalan dengan analisis statistik yang dilakukan. Martha juga menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan sangat penting untuk meningkatkan akses mereka terhadap bantuan pemerintah. Di Kabupaten Lahat, pemberdayaan perempuan terbukti memberikan dampak positif terhadap kepemilikan BPJS, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), meskipun tidak dalam skala yang signifikan. Namun, semakin kuat seorang petani perempuan dalam keberdayaan, semakin berkurang pula permasalahan administrasi yang mereka hadapi. “Partisipasi dalam program binaan, seperti pelatihan yang diadakan oleh 'Aisyiyah', dapat meningkatkan tingkat pemberdayaan mereka secara signifikan. Khususnya, petani perempuan yang berdaya cenderung berada dalam rentang usia 19 hingga 48 tahun, sementara setelah usia tersebut, tingkat keberdayaan mereka mulai menurun,” tambah Martha. Di sisi lain, Muhammad Syaikh Rohman, salah satu anggota tim peneliti, menyebutkan bahwa mayoritas petani di Lahat berusia antara 35 hingga 54 tahun, dengan banyak di antaranya menggarap lahan sendiri sambil juga berfungsi sebagai buruh tani. Sekitar 4 persen petani Lahat bekerja sebagai buruh tani penuh waktu. Rata-rata modal untuk usaha pertanian dalam satu kali produksi adalah sekitar Rp11.000 per meter persegi, di mana banyak petani perempuan memanfaatkan pinjaman usaha tani. “Partisipasi dan komitmen petani perempuan di Lahat sangat tinggi, yang terbukti dari survei. Rata-rata jam kerja mereka mencapai 9 jam per hari, lebih tinggi dibandingkan rata-rata keseluruhan, bahkan mereka tetap melaksanakan aktivitas bertani meskipun dalam kondisi hamil atau menyusui. Persentase keikutsertaan dalam organisasi, baik itu kelompok tani maupun PKK, juga lebih tinggi dibandingkan hasil survei nasional,” ujarnya. Namun, petani perempuan di Lahat menghadapi sejumlah tantangan, seperti kerugian dalam usaha tani, kesulitan dalam memperoleh pupuk dan pestisida, serta masalah yang berkaitan dengan pascapanen. “Dari segi penggunaan *digitalisasi*, petani perempuan di Lahat masih berada di bawah rata-rata nasional, dan pemanfaatan *smartphone* untuk mendukung usaha tani masih tergolong rendah,” tutup Syaikh. ANTARA