JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk kembali bersinergi dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) pada periode kedua, yang mencakup tahun 2025 hingga 2029. Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menyatakan bahwa kolaborasi antara kedua instansi ini merupakan langkah penting dari pemerintah untuk mencegah masyarakat Indonesia dari pengaruh ideologi kekerasan, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Eddy Hartono menjelaskan bahwa salah satu program yang akan diperkuat melalui sinergi ini adalah RAN PE, yang telah berjalan dengan baik selama ini. Penegasan tersebut disampaikannya dalam audiensi bersama Menkopolhukam, Marsekal TNI Purn. Hadi Tjahjanto, di Jakarta. Kebersamaan ini diharapkan dapat memperkokoh upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Selama periode pertama RAN PE, berbagai program pencegahan telah menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, pada periode kedua, BNPT berencana untuk melibatkan kementerian dan lembaga lainnya guna terus meningkatkan upaya pencegahan terorisme, termasuk Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam merupakan salah satu kementerian yang berhasil meraih RAN PE Awards 2024 di kategori "Inisiator dan Berkomitmen dalam Pelaksanaan RAN PE". Penghargaan ini menjadi pengakuan terhadap komitmen Kemenko Polhukam dalam mencegah dan menangani ekstremisme berbasis kekerasan di tanah air. RAN PE untuk periode 2025 hingga 2029, atau RAN PE periode kedua, telah diajukan dalam bentuk rancangan peraturan presiden (perpres) yang bertujuan melanjutkan serta memperkuat inisiatif yang telah dilaksanakan pada periode pertama. Dalam RAN PE periode pertama, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus, yaitu pencegahan, penegakan hukum, serta pembangunan kapasitas (*capacity building*), disertai dengan kemitraan dan kerja sama internasional. Sementara itu, RAN PE periode kedua akan mencakup sembilan tema utama yang berkaitan dengan keamanan insani, di antaranya adalah kesiapsiagaan nasional. Tema kesiapsiagaan nasional ini berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan aparat dalam menghadapi risiko serta tantangan, termasuk penguatan sarana dan prasarana. Selain itu, keterampilan guru dan dosen dalam mencegah serta menangani ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan juga menjadi hal yang sangat diperhatikan. ANTARA