JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengajak semua pihak untuk meningkatkan keamanan siber pada situs-situs yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menjadi sangat penting terutama terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2024. Ajakan tersebut disampaikan Tjahjanto dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta. Dalam acara tersebut, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap data dan informasi yang terkait dengan proses pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan demokratis. Menteri Tjahjanto menjelaskan bahwa dia telah memberikan tugas kepada dua lembaga, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk menjaga agar ruang digital tetap demokratis dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Ketika membahas tentang pentingnya menjaga situasi yang kondusif di platform *social media*, ia mengidentifikasi dua ancaman utama yang sering dihadapi, yaitu adanya informasi yang keliru serta polarisasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa perhatian yang lebih tinggi perlu diberikan kepada kedua ancaman ini mengingat banyaknya hoaks dan provokasi yang beredar di media. "Kami telah mengumpulkan semua jurnalis dan media untuk melakukan langkah preventif dan pengendalian yang ketat sehingga disinformasi tidak menyebabkan perpecahan dalam kesatuan dan integritas bangsa," ujarnya. Selain meningkatkan sistem keamanan siber KPU dan menjaga kondisi baik di media sosial, Tjahjanto juga menegaskan bahwa pemerintah tengah berusaha untuk mendeteksi dan menangani rencana aksi serta memitigasi berbagai dinamika yang mungkin timbul di masyarakat. Pemerintah juga sedang mengoptimalkan langkah-langkah penyejukan, persatuan, dan integritas melalui pendekatan yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, serta pemimpin adat untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk desk koordinasi yang terdiri dari 19 kementerian dan lembaga, yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilihan. "Diharapkan semua permasalahan yang dapat mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat diatasi dan diselesaikan secara maksimal," jelasnya. ANTARA