JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa 72,3 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam sektor transportasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemenhub menyambut baik hasil survei nasional tersebut dan menganggapnya sebagai feedback yang konstruktif. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan bahwa survei ini akan dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dan pengembangan layanan transportasi di masa depan. Ia menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan agar sektor transportasi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam periode sepuluh tahun terakhir, Kemenhub telah membangun sekitar 521 infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan ini dilakukan secara merata, mencakup berbagai mode transportasi seperti darat, laut, udara, dan kereta api. Adita menegaskan bahwa orientasi pembangunan adalah Indonesia sentris, dimana tidak hanya daerah di Jawa yang menjadi fokus, tetapi juga wilayah-wilayah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Hasil survei menunjukkan bahwa 92,6 persen masyarakat sepakat bahwa transportasi umum memberikan kemudahan dalam berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain itu, 84,2 persen juga percaya bahwa transportasi umum berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Lebih lanjut, 74,3 persen warga setuju bahwa transportasi umum berperan dalam pemerataan pembangunan. Menurut Adita, arahan dari Presiden menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menyentuh langsung masyarakat, memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan pemerataan. Ia menegaskan bahwa visi dan misi pembangunan transportasi adalah untuk mendukung sektor-sektor lain demi kemajuan bersama. Peneliti Utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei dilaksanakan sejak 30 Agustus hingga 6 September 2024, melibatkan 1.450 responden dengan toleransi kesalahan sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Burhanuddin menuturkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja Kemenhub tergolong positif, dengan mayoritas warga merasa puas atau sangat puas terhadap program-program yang diusung. Puasnya masyarakat ini terlihat pada layanan penyediaan prasarana dan sarana transportasi antarkabupaten/kota dan antarprovinsi, di mana indeks kepuasan mencapai 72,3 persen. Selain itu, lebih dari 70 persen masyarakat juga menghargai upaya Kemenhub dalam meningkatkan pengiriman barang serta penyediaan sarana transportasi tersebut. Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan bahwa kondisi transportasi umum di Indonesia mendapatkan penilaian baik dari mayoritas publik, dengan 65 persen responden menilai situasi ini baik atau sangat baik. Kepuasan pun tercatat tinggi, dengan beberapa moda transportasi seperti *LRT* mendapatkan tingkat kepuasan 97,4 persen, diikuti oleh pesawat terbang (95,8 persen), *MRT* (94,9 persen), kereta commuter line (94,7 persen), kereta api (90,9 persen), bus antarkota antarprovinsi (AKAP) (88,5 persen), dan kapal laut (87,8 persen). Secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi Umum mencapai 3,962, yang mengindikasikan kategori tinggi. Aspek keterandalan menjadi yang paling tinggi dengan skor 4,193, sementara aspek jumlah armada memiliki skor terendah di angka 3,704. Indeks ini diinterpretasikan dengan angka 3,4 – 4,2 menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dan angka di atas 4,2 menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dalam satu dekade terakhir sudah cukup merata. Namun, kolaborasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan masih sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi, khususnya di daerah terpencil. Djoko juga menekankan bahwa keberadaan bandara di pulau-pulau kecil serta pembangunan dermaga yang sudah banyak dirasakan menjadi langkah positif. Ke depan, diperlukan perhatian dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menghadirkan layanan perintis serta pengembangan jaringan jalan yang lebih baik. ANTARA