SEMARANG –
**Borneonews - Semarang**, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah melaporkan bahwa sebanyak 8.231 pekerja di wilayah tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Agustus 2024. Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Jateng, Ratna Dewajati, menjelaskan bahwa dari total kasus PHK yang tercatat, Kabupaten Boyolali mencatatkan angka tertinggi, yaitu mencapai 20,19 persen atau sebanyak 1.166 pekerja. Selanjutnya, Kabupaten Pekalongan mencatat 15,41 persen dengan jumlah 1.268 pekerja, dan Kota Semarang yang mencatat 14,71 persen atau 1.210 pekerja yang terimbas PHK. Sektor yang paling banyak menyumbang angka pemutusan hubungan kerja ini adalah sektor tekstil dan garmen, yang berkontribusi sebesar 44,77 persen. Sedangkan sektor manufaktur menyusul dengan angka 25,71 persen, dan sektor lainnya, termasuk perdagangan serta jasa keuangan, menyumbang 17,08 persen. Ratna juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingginya angka PHK adalah kondisi geopolitik global, terutama konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut hingga saat ini. Situasi tersebut berdampak negatif pada proses impor bahan baku tekstil, di mana waktu pengiriman menjadi lebih lama dan biaya yang diperlukan meningkat. Ia menambahkan bahwa hubungan yang kurang harmonis antara China dan Amerika Serikat turut berkontribusi terhadap penurunan permintaan produk, berakibat pada berkurangnya jumlah pesanan. Selain itu, kebijakan mengenai impor barang yang menjadikan pasar Indonesia terus dipenuhi produk luar juga memengaruhi kondisi ini. Ratna menegaskan bahwa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang mencantumkan total 14.767 kasus PHK di Jawa Tengah, tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, angka tersebut tidak hanya mencakup pekerja yang terdampak PHK, tetapi juga termasuk mereka yang dipindahkan akibat relokasi pabrik, seperti yang terjadi pada SAI Apparel. Sebagai langkah tindak lanjut, Disnakertrans Jateng berencana untuk melakukan klarifikasi terkait data PHK tersebut dengan pihak pemerintah di Jakarta pada pekan depan. ANTARA